Monday, October 20, 2008

HAKIKAT MASYARAKAT MANDANI (CIVIL SOCIETTY)

Istilah masyarakat Mandani hingga saat ini menjadi isu penting yang mewarnai jalannya proses demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, istilah masyarakat Mandani telah menjadi pembicaraan penting dalam setiap diskusi-diskusi ilmiah.

1.Pengertian Masyarakat Mandani (Civil Society)

Dalam bahasa Arab konsep masyarakat Madani dikenal dengan istilah al-mujtama’ al-madani, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah civil society. Selain kedua istilah tersebut, ada dua istilah yang merupakan istilah lain dari masyarakat madani yaitu masyarakat sipil dan masyarakat kewargaan.

Civil society berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Cicero yang memulai menggunakan istilah Societas Civilis dalam filsafat politiknya, yang berarti komunitas polotik yang beradap, dan didalamnya termasuk masyarakat kota yang memiliki kode hukum tersendiri. Masyarakat Mandani merupakan konsep yang merujuk pada masyarakat yang pernah berkembang di Madinah pada zaman Nabi Muhammad saw., yaitu masyarakat yang mengacau pada nilai-nilai kebijakan umum, yang disebut al-khair.

Berkenaan dengan pengertian masyarakat Madani atau civil society, para pakar banyak mengemukakan pandangannya yang berbeda, diantaranya sebagai berikut :
a.A.S Hikam, berpendapat bahwa civil society secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya.
b.Gallner, menunjuk konsep civil society sebagai masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi negara.
c.Victor Perez-Diaz, menyatakan bahwa civil society lebih menekankan pada keadaan pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, memiliki kebebasan, mempunyai sistem ekonomi pasar dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri serta satu sama lain saling menompang.
d.Nicos Mouzelis, mendrfinisikan civil society sebagai sebuah tatanan sosial, di mana ada perbedaan yang jelas antara bidang individu dan bidang publik dan terjadi tingkat mobilitas sosial dari warga masyarakat.
e.Eisenstadl, mengatakan bahwa civil society adalah sebuah masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok, dalam negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara independen.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan secara umum masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

Untuk mewujudkan konsep tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan berbagai prasyarat sebagaimana diungkapkan oleh Han Sung-Jun, yaitu :
a.Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara.
b.Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi siapa saja dalam mengartikulasikan isu-isu politik.
c.Terdapatnya gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu.
d.Terdapatnya kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat dalam melakukan modernisasi sosial ekonomi.


2.Ciri-ciri Masyarakat Madani (civil society)

Masyarakat madani (civil society) sebagai sebuah tatanan masyarakat yang mandiri dan menunjukkan kemajuan dalam hal peradaban, mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bentuk masyarakat lainnya.
Menurut A.S Hikam ada empat ciri utama dari masyarakat mandani, yaitu sebagai berikut :
a.Kesukarelaan artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama
b.Keswasembadaan, setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri yang kuat tanpa menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya.
c.Kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara.
d.Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan.

Dalam sudut pandang lain, Nurcholis madjid mengemukakan ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut :
a.Semangat egalitarianisme atau kesetaraan.
b.Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan kesukuan, ras, dan lain-lain.
c.Keterbukaan.
d.Partisipasi seluruh anggota masyarakat.
e.Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan.

Sedangkan menurut Hidayat Syarif, masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a.Masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, Pancasilais, dan memiliki cita-cita serta harapan masa depan.
b.Masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat.
c.Masyarakat yang menghargai Hak Azazi Manusia (HAM).
d.Masyarakat yang tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum.
e.Masyarakat yang memiliki kepercayaan diri dan kemandirian.
f.Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (pluralis).

3.Perwujudan Masyarakat Madani Model Indonesia

Masyarakat madani Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lainnya. Masyarakat madani Indonesia mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a.Kenyataan adanya keanekaragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional.
b.Adanya saling pengertian antara sesama anggota masyarakat.
c.Toleransi yang tinggi.
d.Adanya kepastian hukum.

Karakteristik-karakteristik tersebut selalu mewarnai perwujudan konsep masyarakat madani model Indonesia. Perwujudan konsep masyarakat madani di Indonesia dapat kalian kaji dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Secara historis perwujudan masyarakat madani di Indonesia bisa dirunut semenjak terjadinya perunahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial melalui proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang mendorong terbentuknya organisasi sosial modern.
Pada masa De3mokrasi Terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya setiap usaha yang dilakukan masyarakat untuk mencapai kemandirian beresiko dicurigai sebagai kontra revolusi. Sehingga perkembangan masyarakat madani kembali terhambat.
Perkembangan orde lama dan munculnya orde baru memunculkan secercah harapan bagi perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Pada masa orde baru, dalam bidang sosial-ekonomi tercipta pertumbuhan ekonomi, tergesernya pola kehidupan masyarakat agraris, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah dan makin tingginya tingkat pendidikan. Sedangkan dalam bidang politik, orde baru memperkuat posisi negara di segala bidang, intervensi negara yang kuat dan jauh terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan. Hal tersebut berakibat pada terjadinya kemerosotan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat serta menyempitkan ruang-ruang bebas yang dahulu pernah ada, sehingga prospek masyarakat madani kembali mengalami kegelapan.
Setelah orde baru tumbang dan diganti oleh era reformasi, perkembangan masyarakat madani kembali menorehkan secercah harapan. Hal ini dikarenakan adanya perluasan jaminan dalam hal pemenuhan hak-hak asasi setiap warga negara yang intinya mengarahkan pada aspek kemandirian dari setiap warga negara.
Dari zaman orde lama sampai era reformasi saat ini, permasalahan perwujudan masyarakat madani di Indonesia selalu menunjukkan hal yang sama. Berikut ini beberapa permasalahan yang bisa menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mewujudkan masyarakat madani model Indonesia, yaitu sebagai berikut :
a. Semakin berkembangnya kelas menengah.
b. Perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat.
c. Pertumbuhan pers sangat pesat dari segi kuantitas maupun teknologi.
d. Kaum cendikiawan makin banyak yang merasa aman ketika dekat dengan pusat-pusat kekuasaan.

Proses pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan tiga model strategi sebagaimana dikemukakan oleh Dawam Rahardjo, yaitu sebagai berikut :
a.Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik.
b.Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi.
c.Strategi yang memilih pembangunan masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menuju masyarakat madani Indonesia tidak ditempuh melalui proses yang radikal dan cepat (revolusi), tetapi proses yang sistematis dan berharap serta cenderung lambat (evolusi), yaitu melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

1 comment:

Kurosaki said...

Terimaksih...
Tulisan nie udah ngebantu tugaz sekolahkuuu....
Arigatou..