Thursday, January 15, 2009

HUKUM INTERNASIONAL KONSTITUSI

BAB I
KONSTITUSI

1. Pengertian Konstitusi
Menurut Leslie Wolf – Philips pengertian konstitusi dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu :
1. Kelembagaan (institusi) ; struktur (Oppenheim), Negara dalam pengertian ini dianggap “diam” (staats in rust).
2. Mekanisme organ daripada negara sebagai pemegang kekuasaan dalam sistem politik.
Dari dua segi yang berbeda ini banyak ahli yang melihat hanya pada masing-masing sisi, baik hanya melihat dari sisi “institusional” ataupun dari sisi “mekanisme penguasa”.
Para ahli pertama ini, seperti James Bryce (1884), Sir Kenneth C. Wheare atau S.E. Finer dalam bukunya Comparative Government yang menyatakan “konstitusi merupakan (adalah) kitab dari peraturan-peraturan yang menetapkan alokasi daripada fungsi kekuasaan, kewajiban di antara berbagai alat pemerintahan dan organ-organnya serta menetapkan hubungan di antara mereka dengan masyarakat serta antara alat dan organ pemerintah yang kemudian diformulasikan ke dalam satu dokumen”.
Para ahli kedua ini, seperti Karl Loewenstein dalam bukunya Political Power and the Governmental Process yang menyatakan “konstitusi sebagai alat pokok untuk mengontrol proses kekuasaan yang tujuannya adalah sebagai usaha untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan politik dalam rangka mengawasi kewenangan mereka dalam menjalankan proses kekuasaan”, Carl Joachim Friedrich, Herman Finer, dan Henc van Maarseveen (written constitution) yang menyatakan “konstitusi haruslah dilihat sebagai dokumen hukum politik (a politico legal document), dokumen tersebut memberikan kepada negara suatu nama khusus atau kualitas khusus dalam suatu bentuk tertentu yang ditentukan atau ditetapkan sebagai bentuk dari keseluruhan dokumen-dokumen negara dan peraturan-peraturan atau hukum-hukum politik”.
Dari beberapa pengamatan terhadap pengertian konstitusi tersebut di atas, maka jelas tampak konstitusi merupakan alat penting dalam menata kehidupan bernegara. Hal itu tampak dalam cara menentukan bagaimana negara dapat diselenggarakan dengan menetapkan organ-organ yang memiliki kedudukan atau status, tugas dan wewenangnya, serta bagaimana organ-organ negara dan rakyat saling berhubungan. Oleh karenanya secara normatif konstitusi merupakan alat atau instrumen pokok negara. Artinya konstitusi tidak hanya merupakan alat dari kekuasaan yang dituangkan dalam bentuk norma, tetapi juga merupakan alat untuk mengatasi masalah-masalah kenegaraan agar dapat disalurkan.
Oleh sebab itu konstitusi dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda pula, yaitu :
1. Tatanan yuridik (legal system) dari suatu negara;
2. Sistem politik (political system) dari suatu masyarakat yang bersepakat untuk menyelenggarakan kehidupan bersama dalam suatu negara.
Sebagai tatanan konstitusi tidak saja merupakan norma-norma yang tertuang dalam suatu naskah atau dokumen, tetapi juga merupakan norma dasar bagaimana negara mengalami proses. Sebaliknya sebagai system politik, konstitusi merupakan suatu konsep bagaimana elemen-elemen negara dapat menyelenggarakan suatu fungsi sehingga tiap-tiap subsistem dari negara dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan negara.
Dari dua sudut pandang ini ditemukan alasan-alasan kenapa konstitusi itu timbul, antara lain :
1. Adanya keinginan warganegara untuk melindungi hak-haknya dan menentukan pembahasan bagaimana pemerintah bertindak.
2. Adanya keinginan para pembentuk negara untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang tertentu dengan maksud agar dibelakang hari tidak dimungkinkan adanya tindakan sewenang-wenang daripada penguasa.
3. Adanya keinginan para pembentuk negara untuk menjamin adanya cara-cara penyelenggaraan negara secara permanen dan dapat diterima masyarakat.
4. Adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif dari negara-negara yang dahulunya terpisah.

Pada umumnya konstitusi diartikan tertulis (written) dan tidak tertulis (unwritten). Pengertian tertulis dianggap pengertian sempit (narrow meaning), sedangkan tidak tertulis dianggap pengertian luas. Pengertian-pengertian tersebut timbul karena proses dari sejarah politik (political history) yang terus berkembang dan mendasar dari sejarah pemikiran politik (history of political theory). Permasalahan pokoknya bertolak dari banyaknya kemungkinan untuk menginterpretasikan konstitusi. Perubahan yang paling menonjol adalah berkenaan dengan interpretasi tentang pengertian konstitusi dalam arti sempit.
Menurut C.F. Strong pembedaan tersebut sebenarnya kurang tepat, oleh karena tidak ada konstitusi yang seluruhnya tidak tertulis; demikian pula tidak ada konstitusi yang seluruhnya tertulis. Suatu konstitusi umumnya disebut tertulis, bila merupakan satu naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu istilah lain untuk konstitusi tertulis adalah konstitusi bernaskah (documentary constitution), sedangkan untuk konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi tidak bernaskah (non-documentary constitution). Baik istilah document atau written sering dipakai dalam arti yang sama atau saling menggantikan (interchangeably).
Sementara itu Henc van Maarseveen mendefinisikan kedua pengertian itu sebagai berikut :
“…………if a documentary constitution is to be defined as a constitution consisting of a specific document which is itself called “the Constitution”, then a written constitution can be defined as the sum total of all statutes, regulations and recorded customs which establish the organization, working and power of a state (1978 : 231)”.

Dari uraian-uraian dan definisi-definisi para ahli tersebut di atas tentang konstitusi, maka terlihat adanya substansi daripada definisi-definisi tersebut. Substansi-substansi tersebut antara lain :
1. Konstitusi adalah hukum dasar daripada negara (a constitution is the basic law of a state)
2. Konstitusi adalah koleksi-koleksi dasar (kumpulan-kumpulan dasar daripada aturan-aturan yang menetapkan prinsip-prinsip institusi atau prinsip-prinsip kelembagaan dari pada negara (a constitution is the basic collection of rules establishing the principal institutions of a state).
3. Konstitusi mengatur dari keseluruhan yang penting dari lembaga-lembaga negara, kekuasaannya dan bagaimana lembaga-lembaga itu dapat berkorelasi (a constitution regulates the most important of the states’s institutions, their powers and their mutual relations).
4. Konstitusi mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar dari warga dan pemerintah yang satu sama lain terpisah (regulates the fundamental rights and duties of the citizens and the government, both separately and as regard one another).
5. Konstitusi mengatur dan membatasi kekuasaan dari negara dan lembaga-lembaganya (regulates and limits the power of the state and its institutions).
6. Konstitusi menentukan ideologi dari hakekat kekuasaan elite (tertinggi) dalam bentuk yang bulat di dalam aturan-aturannya (establishes the ideology of the existing power elite in rules).

2. Isi Konstitusi
Sejarah kehidupan bernegara (sejarah politik) sepanjang zaman telah melahirkan konsepsi-konsepsi isi konstitusi. Sejarah politik ini ditandai dengan pergolakan rakyat atau bangsa dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sekaligus juga merupakan sejarah proses munculnya kekuasaan di tengah-tengah sekelompok masyarakat.
Dalam proses (politik) yang demikian muncul pula kekuatan-kekuatan perlawanan (oposisi), baik dari pihak yang hendak dikuasai maupun dari pihak lain yang hendak menguasai. Perlawanan (konflik) ini bias disebabkan adanya persaingan atau juga karena suatu sebab yang objektif, seperti ketertekanan, ketidakbebasan atau ketidakpuasan. Kondisi seperti ini lazim disebut “political history”.
Dalam prose situ pula ditengah-tengah masyarakat yang bergejolak lahir buah pikiran untuk merancang kehidupan bernegara (political thought). Buah pikiran itu pada dasarnya merupakan penghalusan dari fakta-fakta sejarah. Akan tetapi eksistensinya mungkin berbentuk penjernihan masalah politik atau merupakan legitimasi dari suatu kondisi kehidupan bernegara (political idea).
Proses politik seperti terungkapkan di muka melahirkan dua aspek, yaitu normatif dan ideologi. Kedua-duanya saling mempengaruhi. Sebagaimana halnya, munculnya kekuasaan dapat disebabkan adanya arus perlawanan, tetapi juga mungkin disebabkan oleh munculnya “ide-ide politik” yang diterima sekelompok elite dan didukung oleh rakyat. Sebaliknya, malahan penyebab-penyebab tersebut dapat lebih memperkokoh kekuasaan.
Dalam sejarah kehidupan bernegara, berawal dari zaman Yunani dan Romawi Kuno, kehidupan bernegara sudah didasari oleh “Leges Fundamenatalis”. Dikenal pula istilah Nomoi (UU) dan Politea (UUD). Eclasia (volkssouvereiniteit) dengan sistem pemilihan langsung (direct democray) di Romawi terdapat paham Caesarismus, yaitu suatu paham kenegaraan yang melimpahkan kekuasaan kepada Kaisar berupa pelimpahan hak-hak individual melalui perjanjian dengan Kaisar secara mutlak (monarki absolute Thomas Hobbes). Masa kedua imperium ini adalah sejarah kehidupan bernegara dengan dasar konstitusi. Sejarah ini terus berlanjut sesuai dengan zamannya, sampai lahirnya Magna Charta (1215) sebagai tahap dimulainya gagasan-gagasan baru dalam mengatur kehidupan bernegara dan sekaligus sebagai tonggak pertama pengakuan terhadap hak-hak warga negara.
Dari uraian tersebut di muka, tampak bahwa isi konstitusi di dalam perkembangan dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu :
1. Sejarah praktek (politik) atau political history; dan
2. Sejarah pemikiran (history of political theory)
Baik sejarah teori politik maupun sejarah politik pada dasar.



3. Fungsi Konstitusi
“Constitutions are seen as a variable function of cult of national character” (Henc van Maarseveen)”.

Secara faktual setiap konstitusi mempunyai fungsi. Fungsi konstitusi tersebut tidak saja dipandang dalam pengertian nasional (menurut kondisi tempat berlakunya konstitusi), tetapi juga menurut pengertian fungsi pada umumnya.
Dari sudut pandang nasional, konstitusi suatu negara memiliki fungsi yang sesuai dengan situasi keberlakuan dari konstitusi seirama dengan karakter bangsa yang bersangkutan serta dengan tujuan yang hendak dicapai negara tersebut. Hal selaras dengan pengertian yang diberikan Maarseveen diatas.
1. Fungsi Ideologi
Konstitusi mengandung indoktrinasi (komitmen) ideologi sehingga konstitusi dipandang sebagai instrumen ideologi. Dengan kata lain konstitusi merupakan perumusan dari cita-cita awal didirikannya negara. Hal itu dirumuskan secara keseluruhan atau sebagian, baik didalam of government maupun di dalam bill of rights.

2. Fungsi Nasionalistik
Konstitusi merupakan kontribusi dari perasaan semangat kebangsaan. Dalam kondisi seperti ini konstitusi dipandang memiliki fungsi integrasi. Artinya, baik konstitusi secara keseluruhan atau bagian perbagian memiliki kemampuan untuk mempersatukan pribadi dalam satu kesatuan negara, wilayah dan pemerintahan. Oleh karena itu konstitusi memiliki wibawa untuk menyatukan pikiran dari setiap warga negara.

3. Fungsi Regulasi
Konstitusi memiliki fungsi menstabilisasikan dan mengatur kehidupan bernegara. Negara awalnya merupakan keinginan-keinginan politik yang belum stabil. Muncul dari kekuatan-kekuatan sosial maupun kekuatan-kekuatan politik dari luar. Selanjutnya konstitusi berfungsi menstabilisasikan keinginan-keinginan dan kekuatan-kekuatan politik tadi. Dengan kata lain konstitusi memberikan jaminan stabilitas dalam masyarakat dengan menentukan pola-pola sikap dan tindak-tanduk dari setiap elemen negara (individu, organ negara dan aparat).

4. Fungsi Rasionalisasi
Konstitusi dalam kenyataannya merupakan pengungkapan dari keinginan-keinginan politik, tujuan-tujuan politik dan cita-cita negara yang formulasikan dalam terminologi yuridis. Oleh karena itu konstitusi merupakan alat menetralisir keinginan cita-cita dan tujuan-tujuan politik ke dalam terminologi normatif. Konstitusi bukan lagi perwujudan keinginan cita-cita dan tujuan politik atau pernyataan ungkapan politik semata, tetapi sudah menjelma menjadi ungkapan yuridis (legal statement).

5. Fungsi Hubungan Masyarakat
Konstitusi memiliki fungsi yang menimbulkan respek (mematuhi/rasa hormat) baik ke dalam maupun keluar. Maksudnya konstitusi berfungsi memasyarakatkan negara secara intern maupun ekstern.

6. Fungsi Registrasi
Konstitusi merupakan catatan dari hasil-hasil konflik politik yang diformulasikan menjadi norma-norma politik. Akan tetapi hasil dari konflik ini pada dasarnya melalui proses seleksi yang ketat melalui prosedur-prosedur konstitusional. Sebagaimana mestinya suatu norma dasar lahir dari pertentangan politik baik positif maupun negatif yang diseleksi sedemikian rupa sehingga menjadi norma yang diakui secara umum. Konflik politik pada dasarnya adalah pertentangan dari kepentingan dan keinginan politik di antara berbagai kelompok. Pertentangan itu tidak lain merupakan harmonisasi dari berbagai kepentingan atau usaha penyesuaian berbagai keinginan untuk merumuskan tujuan. Konstitusi dalam hubungan ini berfungsi mengkoleksi hasil-hasil dari pertentangan tadi.




7. Fungsi Simbol
Konstitusi merupakan formulasi dari norma-norma dan nilai-nilai dasar kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berproses membentuk nilai dan norma dasar. Nilai dan norma dasar itu tidak lain kristalisasi dari rasa keterikatan untuk mencapai tujuan sehingga nilai dan norma dasar itu merupakan hakekat dari kesepakatan. Kesepakatan itu terwujud dalam bentuk diterimanya asas demokrasi, asas keadilan, asas negara hukum yang kemudian diwujudkan dalam bentuk lembaga-lembaga. Semua asas-asas tersebut (dalam bahasa konstitusi disebut norma-norma konstitusional) memiliki nilai-nilai tersendiri, yang secara sadar merupakan instrumen untuk mempersatukan jiwa setiap keluarga. Oleh karena itu konstitusi memiliki fungsi symbol.

8. Fungsi Pembatasan
Konstitusi memiliki pula fungsi untuk membatasi semua atau sebagian dari aktivitas (proses) politik sebagai akibat kehidupan bernegara yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan karena perkembangan diberbagai bidang.

No comments: