Monday, October 17, 2011

JENIS KATA DALAM BAHASA INDONESIA

Berdasarkan bentuknya, kata bisa digolongkan menjadi empat: kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Kata dasar adalah kata yang merupakan dasar pembentukan kata turunan atau kata berimbuhan. Perubahan pada kata turunan disebabkan karena adanya afiks atau imbuhan baik di awal (prefiks atau awalan), tengah (infiks atau sisipan), maupun akhir (sufiks atau akhiran) kata. Kata ulang adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami perulangan baik seluruh maupun sebagian sedangkan kata majemuk adalah gabungan beberapa kata dasar yang berbeda membentuk suatu arti baru.
Dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, kelas kata terbagi menjadi tujuh kategori, yaitu:
1. Nomina (kata benda); nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan, misalnya buku, kuda.
2. Verba (kata kerja); kata yang menyatakan suatu tindakan atau pengertian dinamis, misalnya baca, lari.
o Verba transitif (membunuh),
o Verba kerja intransitif (meninggal),
o Pelengkap (berumah)
3. Adjektiva (kata sifat); kata yang menjelaskan kata benda, misalnya keras, cepat.
4. Adverbia (kata keterangan); kata yang memberikan keterangan pada kata yang bukan kata benda, misalnya sekarang, agak.
5. Pronomina (kata ganti); kata pengganti kata benda, misalnya ia, itu.
o Orang pertama (kami),
o Orang kedua (engkau),
o Orang ketiga (mereka),
o Kata ganti kepunyaan (-nya),
o Kata ganti penunjuk (ini, itu)
6. Numeralia (kata bilangan); kata yang menyatakan jumlah benda atau hal atau menunjukkan urutannya dalam suatu deretan, misalnya satu, kedua.
o Angka kardinal (duabelas),
o Angka ordinal (keduabelas)
7. Kata tugas adalah jenis kata di luar kata-kata di atas yang berdasarkan peranannya dapat dibagi menjadi lima subkelompok:
o preposisi (kata depan) (contoh: dari),
o konjungsi (kata sambung) - Konjungsi berkoordinasi (dan), Konjungsi subordinat (karena),
o artikula (kata sandang) (contoh: sang, si) - Umum dalam bahasa Eropa (misalnya the),
o interjeksi (kata seru) (contoh: wow, wah), dan
o partikel.( lah, kah, tah )

‘HUKUM DAN POLITIK NASIONAL DAN INTERNASIONAL’

Menurut Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan bahwa Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Namun sesungguhnya, pendirian Mahkamah Internasional yang baru ini, pada dasarnya hanyalah merupakan kelanjutan dari Mahkamah Internasional yang lama, karena banyak nomor-nomor dan pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan secara signifikan. Secara umum, Mahkamah Internasional mempunyai kewenangan untuk:
1. Melaksanakan “Contentious Jurisdiction”, yaitu yurisdiksi atas perkara biasa,
yang didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa;
2. Memberikan “Advisory Opinion”, yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasehat. Advisory Opinion tidaklah memiliki sifat mengikat bagi yang meminta, namun biasanya diberlakukan sebagai “Compulsory Ruling”, yaitu keputusan wajib yang mempunyai kuasa persuasive kuat (Burhan Tsani, 1990; 217)
Sedangkan, menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:
1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat
umum, maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional (international custom);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh
negara-negara beradab;
4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.
Mahkamah Internasional juga sebenarnya bisa mengajukan keputusanex
aequo et bono, yaitu didasarkan pada keadilan dan kebaikan, dan bukan
berdasarkan hukum, namun hal ini bisa dilakukan jika ada kesepakatan antar negara-negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasional sifatnya final, tidak dapat banding dan hanya mengikat para pihak. Keputusan juga diambil atas dasar suara mayoritas. Yang dapat menjadi pihak hanyalah negara, namun semua jenis sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Internasional. Masalah pengajuan sengketa bisa dilakukan oleh salah satu pihak secara unilateral, namun kemudian harus ada persetujuan dari pihak yang lain. Jika tidak ada persetujuan, maka perkara akan di hapus dari daftar Mahkamah Internasional, karena Mahkamah Internasional tidak akan memutus perkara secarain- abs ens ia (tidak hadirnya para pihak).
PENGERTIAN

Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara.
Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. (Burhan Tsani, 1990; 26)
Berangkat dari pentingnya hubungan lintas negara disegala sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, maka sangat diperlukan hukum yang diharap bisa menuntaskan segala masalah yang timbul dari hubungan antar negara. Hukum Internasional ialah sekumpulan kaedah hukum wajib yang mengatur hubungan antara person hukum internasional (Negara dan Organisasi Internasional), menentukan hak dan kewajiban badan tersebut serta membatasi hubungan yang terjadi antara person hukum tersebut dengan masyarakat sipil.
Perbedaan dan persamaan
Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan. Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara(internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyek
Bentuk Hukum internasional
Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia (region) tertentu :
Hukum Internasional Regional
Hukum Internasional yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, seperti Hukum Internasional Amerika / Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (Continental Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (conservation of the living resources of the sea) yang mula-mula tumbuh di Benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum.
Hukum Internasional Khusus
Hukum Internasional dalam bentuk kaedah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan
Hukum Internasional dan Hukum Dunia
Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.
Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi analogi dengan Hukum Tata Negara (constitusional law), hukum dunia merupakan semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hirarki berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi.
Masyarakat dan Hukum Internasional
• Adanya masyarakat-masyarakat Internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional.
1. Adanya suatu masyarakat Internasional. Adanya masyarakat internasional ditunjukkan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional, karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia seperti adanya perniagaan atau pula hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olah raga mengakibatkan timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama merupakan suatu kepentingan bersama. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan Internasional inilah dibutuhkan hukum dunia menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Masyarakat Internasional pada hakekatnya adalah hubungan kehidupan antar manusia dan merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang menjalin dengan erat.
2. Asas hukum yang bersamaan sebagai unsur masyarakat hukum internasional. Suatu kumpulan bangsa untuk dapat benar-benar dikatakan suatu masyarakat Hukum Internasional harus ada unsur pengikat yaitu adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-bangsa di dunia ini. Betapapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku di tiap-tiap negara tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa merupakan hukum alam (naturerech) yang mengharuskan bangsa-bangsa di dunia hidup berdampingan secara damai dapat dikembalikan pada akal manusia (ratio) dan naluri untuk mempertahankan jenisnya.
• Kedaulatan Negara : Hakekat dan Fungsinya Dalam Masyarakat Internasional.
Negara dikatakan berdaulat (sovereian) karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara berdaulat berarti negara itu mempunyai kekuasaan tertentu. Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri dan mengandung 2 (dua) pembatasan penting dalam dirinya:
1. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai.
2. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.
Konsep kedaulatan, kemerdekaan dan kesamaan derajat tidak bertentangan satu dengan lain bahkan merupakan perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti wajar dan sebagai syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat Internasional yang teratur.
• Masyarakat Internasional dalam peralihan: perubahan-perubahan dalam peta bumi politik, kemajuan teknologi dan struktur masyarakat internasional.
Masyarakat Internasional mengalami berbagai perubahan yang besar dan pokok ialah perbaikan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah Perang Dunia II. Proses ini sudah dimulai pada permulaan abad XX mengubah pola kekuasaan politik di dunia. Timbulnya negara-negara baru yang merdeka, berdaulat dan sama derajatnya satu dengan yang lain terutama sesudah Perang Dunia
• Perubahan Kedua ialah kemajuan teknologi.
Kemajuan teknologi berbagai alat perhubungan menambah mudahnya perhubungan yang melintasi batas negara.
Perkembangan golongan ialah timbulnya berbagai organisasi atau lembaga internasional yang mempunyai eksistensi terlepas dari negara-negara dan adanya perkembangan yang memberikan kompetensi hukum kepada para individu. Kedua gejala ini menunjukkan bahwa disamping mulai terlaksananya suatu masyarakat internasional dalam arti yang benar dan efektif berdasarkan asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar negara sehingga dengan demikian terjelma Hukum Internasional sebagai hukum koordinasi, timbul suatu komplek kaedah yang lebih memperlihatkan ciri-ciri hukum subordinasi.
Sejarah dan Perkembangannya
Hukum Internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat Internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa.
Zaman dahulu kala sudah terdapat ketentuan yang mengatur, hubungan antara raja-raja atau bangsa-bangsa:
Dalam lingkungan kebudayaan India Kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Bannerjce, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu Kautilya atau Chanakya.Penulis buku Artha Sastra Gautamasutra salah satu karya abad VI SM di bidang hukum.
Kebudayaan Yahudi
Dalam hukum kuno mereka antara lain Kitab Perjanjian Lama, mengenal ketentuan mengenai perjanjian, diperlakukan terhadap orang asing dan cara melakukan perang.Dalam hukum perang masih dibedakan (dalam hukum perang Yahudi ini) perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang.
Lingkungan kebudayaan Yunani.Hidup dalam negara-negara kita.Menurut hukum negara kota penduduk digolongkan dalam 2 golongan yaitu orang Yunani dan orang luar yang dianggap sebagai orang biadab (barbar). Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan (arbitration) dan diplomasi yang tinggi tingkat perkembangannya.
Sumbangan yang berharga untuk Hukum Internasional waktu itu ialah konsep hukum alam yaitu hukum yang berlaku secara mutlak dimanapun juga dan yang berasal dari rasion atau akal manusia.
Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan tidak mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Romawi. Karena masyarakat dunia merupakan satu imperium yaitu imperium roma yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Sehingga tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan yang terpisah dan dengan sendirinya tidak ada pula tempat bagi hukum bangsa-bangsa yang mengatur hubungan antara kerajaan-kerajaan. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah konsep seperti occupatio servitut dan bona fides. Juga asas “pacta sunt servanda” merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.
Abad pertengahan
Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai Kepala Gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Tahta Suci, kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.
Di samping masyarakat Eropa Barat, pada waktu itu terdapat 2 masyarakat besar lain yang termasuk lingkungan kebudayaan yang berlaianan yaitu Kekaisaran Byzantium dan Dunia Islam. Kekaisaran Byzantium sedang menurun mempraktikan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya. Oleh karenanya praktik Diplomasi sebagai sumbangan yang terpenting dalam perkembangan Hukum Internasional dan Dunia Islam terletak di bidang Hukum Perang.
Perjanjian Westphalia
Perjanjian Damai Westphalia terdiri dari dua perjanjian yang ditandatangani di dua kota di wilayah Westphalia, yaitu di Osnabrück (15 Mei 1648) dan di Münster (24 Oktober 1648). Kedua perjanjian ini mengakhiri Perang 30 Tahun (1618-1648) yang berlangsung di Kekaisaran Suci Romawi dan Perang 80 Tahun (1568-1648) antara Spanyol dan Belanda.
Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebabnya adalah :
1. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang itu di Eropa .
2. Perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci.
3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing.
4. Kemerdekaan negara Belanda, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.
Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yaitu didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan) maupun mengenai hakekat negara itu dan pemerintahannya yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.
Dasar-dasar yang diletakkan dalam Perjanjian Westphalia diperteguh dalam Perjanjian Utrech yang penting artinya dilihat dari sudut politik Internasional, karena menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional.
Ciri-ciri masyarakat Internasional
1. Negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat.
2. Hubungan nasional yang satu dengan yang lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat.
3. Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai Kepala Gereja.
4. Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil alih pengertian lembaga Hukum Perdata, Hukum Romawi.
5. Negara mengakui adanya Hukum Internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini.
6. Tidak adanya Mahkamah (Internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum Internasional.
7. Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin bellum justum (ajaran perang suci) kearah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan.
Tokoh Hukum Internasional
• Hugo Grotius mendasarkan sistem hukum Internasional atas berlakunya hukum alam. Hukum alam telah dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Banyak didasarkan atas praktik negara dan perjanjian negara sebagai sumber Hukum Internasional disamping hukum alam yang diilhami oleh akal manusia, sehingga disebut Bapak Hukum Internasional.
• Fransisco Vittoria (biarawan Dominikan – berkebangsaan Spanyol Abad XIV menulis buku Relectio de Indis mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di AS. Bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Maka hukum bangsa-bangsa ia namakan ius intergentes.ahhh masa siih ...
• Fransisco Suarez (Yesuit) menulis De legibius ae Deo legislatore (on laws and God as legislator) mengemukakan adanya suatu hukum atau kaedah obyektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antara mereka.
• Balthazer Ayala (1548-1584) dan Alberico Gentilis mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan atau tidak ada pemisahan antara hukum, etika dan teologi.
Hugo Grotius mendasarkan sistem hukum Internasional atas berlakunya hukum alam. Hukum alam telah dilepaskan dari pengaruh keagamaan dan kegerejaan. Banyak didasarkan atas praktik negara dan perjanjian negara sebagai sumber Hukum Internasional disamping hukum alam yang diilhami oleh akal manusia, sehingga disebut Bapak Hukum Internasional.
• Fransisco Vittoria (biarawan Dominikan – berkebangsaan Spanyol Abad XIV menulis buku Relectio de Indis mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di AS. Bahwa negara dalam tingkah lakunya tidak bisa bertindak sekehendak hatinya. Maka hukum bangsa-bangsa ia namakan ius intergentes.
• Fransisco Suarez (Yesuit) menulis De legibius ae Deo legislatore (on laws and God as legislator) mengemukakan adanya suatu hukum atau kaedah obyektif yang harus dituruti oleh negara-negara dalam hubungan antara mereka.
• Balthazer Ayala (1548-1584) dan Alberico Gentilis mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan atau tidak ada pemisahan antara hukum, etika dan teologi.
Artikel bertopik hukum atau kriminalitas ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya

Hubungan international merupakan satu gambaran persatuan yang kuat yang mengikat seluruh negara didalam satu wadah. Relasi ini mempunyai ikatan kuat bagi setiap individual pemimpin dari berbagai manca Negara, beberapa bentuk ikatan ini sebagai berikut:

a. Politik International: Hubungan ini terarah dalam perpolitikan dimana politik satu negara tidak mungkin sama dengan yang lain. Dari sisi inilah lahir hubungan diplomatik yang bertujuan untuk kemajuan dan menjalin hubungan yang akur. Tapi sayangnya para pejabat diploma yang ditugaskan dalam hal ini kebanyakan melenceng dari tugas mereka, bahkan pemilihan para diploma untuk luar negeri terpilih dengan cara sistem kekeluargaan atau jasa.


b. Hukum International: Badan hukum ini telah menjadi wadah persatuan yang kuat, bahkan telah bercabang dibebagai penjuru dunia. Tetapi badan hukum ini masih kaku dalam kinerjanya, Jika saja badan hukum dunia ini mempunyai super power dalam hal keadilan mengapa penindasan, pelanggaran ham dan kekerasan lainnya masih gencar berjalan. Hal ini diakibatkan karna adanya satu kekuatan yang nimbrung didalamnya, alhasil hukum international yang bermottokan netral tidak berdaya sama sekali.

c. Organisasi International: Seluruh dunia mengenal PBB ( United Nations organization ) badan ini merupakan kelompok penengah untuk seluruh Negara, tapi badan ini juga tampak lemah dalam hal keadilan dan penegakan hukum. Lihat saja berapa negara yang sekarang masih bertikai, apakah mereka memberi solusi yang tegas? tidak!, bahkan badan tersebut lebih sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya.

HUKUM INTERNASIONAL
Setelah sedikit banyak kita mengkaji hukum mulai dari pengertian hukum itu sendiri lalu segala aspek yang mendukung terjadinya kaedah hukum serta pembidangan hukum itu tersebut dan lain sebagainya, kini kita akan mencoba mengupas satu dari pengklasifikasian hukum-hukum tersebut yaitu Hukum International atau hukum antar negara dan antar organisasi internasional, atau bisa kita sebut hukum transnasional, termasuk didalamnya hukum diplomatik dan konsuler, kali ini kita akan mencoba sedikit menelaah hubungan internasional antar negara yang mana telah diatur oleh hukum internasional, politik yang genjar selalu menjadi background tiap praktisi negara untuk mencapai interest tiap-tiap negara, hubungan hukum internasional dengan politik internasional menjadi kata kunci untuk menjelaskan permasalahan pokok yang berkaitan dengan masalah efektifitas hukum internasional dalam menjamin kepatuhan negara terhadap aturan main yang ada pada level antarnegara. Hukum internasional itu sendiri hadir dari beberapa konvensi dan juga resolusi-resolusi PBB, dengan satu tujuan suci tiada lain ialah membina masyarakat internasional yang bersih dari segala hal yang berbau merugikan sesuatu negara, dengan demikian dapat mempererat terjalinnya hubungan internasional atau hubungan antar negara secara sehat, dinamis dan harmornis.
Definisi Hukum Internasional
Berangkat dari pentingnya hubungan lintas negara disegala sektor kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya, maka sangat diperlukan hukum yang diharap bisa menuntaskan segala masalah yang timbul dari hubungan antar negara tersebut. Hukum Internasional ialah sekumpulan kaedah hukum wajib yang mengatur hubungan antara person hukum internasional (Negara dan Organisasi Internasional), menentukan hak dan kewajiban badan tersebut serta membatasi hubungan yang terjadi antara person hukum tersebut dengan masyarakat sipil.
Oleh karena itu hukum internasional adalah hukum masyarakat internasional yang mengatur segala hubungan yang terjalin dari person hukum internasional serta hubungannya dengan masyarakat sipil.
Hukum internasional mempunyai beberapa segi penting seperti prinsip kesepakatan bersama (principle of mutual consent), prinsip timbal balik (priniple of reciprocity), prinsip komunikasi bebas (principle of free communication), princip tidak diganggu gugat (principle of inciolability), prinsip layak dan umum (principle of reasonable and normal), prinsip eksteritorial (principle of exterritoriality), dan prinsip-prinsip lain yang penting bagi hubungan diplomatik antarnegara.
Maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi para pelangarnya, yang dimaksud implikasi disini ialah tanggung jawab secara internasional yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan sesuatu negara atau organisasi internasional dalam melakukan segala tugas-tugasnya sebagai person hukum internasional.
Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan unsur-unsur terpenting dari hukum internasional:
Objek dari hukum internasional ialah badan hukum internasional yaitu negara dan organisasi internasional.
Hubungan yang terjalin antara badan hukum internasional adalah hubungan internasional dalam artian bukan dalam scope wilayah tertentu, ia merupakan hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau geografis negara, berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri .
Kaedah hukum internasional ialah kaedah wajib, seperti layaknya semua kaedah hukum, dan ini yang membedakan antara hukum internasional dengan kaedah internasional yang berlaku dinegara tanpa memiliki sifat wajib seperti life service dan adat kebiasaan internasional.
Jika hukum nasional ialah hukum yang terapkan dalam teritorial sesuatu negara dalam mengatur segala urusan dalam negeri dan juga dalam menghadapi penduduk yang berdomisili didalamnya, maka hukum internasional ialah hukum yang mengatur aspek negara dalam hubungannya dengan negara lain.
Sumber-sumber Hukum Internasional
Hukum traktat, yakni hukum yang terbentuk dalam perjanjian-perjanjian internasional (tractaten-recht) Kesepakatan dan perjanjian international. Seperti Konvensi Vina, Konvensi New York serta perjanjian serta kesepakatan yang lainnya.
Hukum kebiasaan (costumary), yaitu keajegan-keajegan dan keputusan-keputusan (penguasa dan warga masyarakat) yang didasarkan pada keyakinan akan kedamaian pergaulan hidup.
Sumber-sumber hukum internasioanl yang lainnya seperti: dasar umum negara, hukum peradilan internasional, fiqh internasional, kaedah keadilan, serta keputusan-keputusan organisasi internasional.
Tanggung Jawab Internasional
Hukum Internasional ada untuk mengatur segala hubungan internasional demi berlangsungnya kehidupan internasional yang terlepas dari segala bentuk tindakan yang merugikan negara lain. Oleh sebab itu negara yang melakukan tindakan yang dapat merugikan negara lain atau dalam artian melanggar kesepakatan bersama akan dikenai implikasi hukum, jadi sebuah negara harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya.
Pengertian tanggung jawab internasional itu sendiri itu adalah peraturan hukum dimana hukum internasional mewajibkan kepada person hukum internasional pelaku tindakan yang melanggar kewajiban-kewajiban internasional yang menyebabkan kerugian pada person hukum internasional lainnya untuk melakukan kompensasi.
Suatu negara dapat dimintai pertanggung jawabannya secara internasional bila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
Negara tersebut telah benar-benar melakukan tindakan yang merugikan, tindak positif ataupun negatif.
Tindakan yang merugikan ini timbul dari person hukum internasional yang meliputi negara dan organisasi internasional.
Yang terakhir yaitu tindakan yang merugikan itu sendiri, bila tidak ada kerugian yang timbul dari person hukum internasional pertanggungjawaban internasional tidak dapat di terapkan
Tindakan yang merugikan ini dapat timbul dari perangkat badan internasional itu sendiri, yaitu badan legislatif, eksekutif dan pula yudikatif.
Pengertian Negara menurut Hukum Internasional
Pengertian person hukum internasional itu sendiri ialah kesatuan internasional yang diterapkan hukum internasional kepadanya, atau yang mempunyai kelayakan dalam hak dan dibebani oleh beberapa kewajiban yang ditetapkan hukum internasional.
Disini kita perlu membahas sedikit tentang negara yang merupakan subjek sekaligus objek dari hukum internasional, negara dalam pengertian hukum internasional ialah sekumpulan orang-orang yang berdomisili di suatu teritorial tertentu secara mapan(stabil) serta patuh kepada kekuatan hukum yang bijaksana dan mempunyai kedaulatan serta memiliki kewenangan penuh.
Negara mempunyai tiga unsur penting yaitu; Rakyat, Teritorial (daerah), dan Kekuasan (kewenangan). Rakyat terbentuk dari penduduk yang menetap di teritorial negara secara mapan(stabil) dan terikat pada negara secara politik serta hukum, atau dapat kita sebut kewarganegaraan. Sedangkan teritorial adalah letak geografis dimana suatu negara dapat melaksanakan segala kekuasannya yang ditetapkan oleh hukum internasional sebagai person hukum internasional, iklim meliputi area daratan, air dan lapisan langit. Kemudian Kekuasaan itu sendiri ialah kemerdekaan secara utuh dalam urusan internal dan eksternal Negara, kebebasan internal dalam artian suatu negara dapat melaksanakan seluruh urusan dalam negerinya yang ditanggani oleh dewan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan kebebasan eksternal atau luar dimaksudkan ialah kelayakan suatu negara guna melaksanakan seluruh juridiksi atau kompetensi internasional.
Suatu negara mempunyai hak yang sama dimata hukum internasional seperti; kemerdekaan, kedaulatan, persamaan didepan hukum, dan pertahan diri, selain itu negara juga mempunyai kewajiban seperti; pelarangan interpensi dalam urusan negara lain, menghargai negara lain dan lain sebagainya. Subjek hukum internasional juga berasal dari Organisasi Internasional, organisasi internasional dapat kita definisikan sebagai berikut; organisasi antarpemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
Peristiwa Internasional
Dari segi yang berbeda hukum internasional merupakan hukum yang berhubungan dengan Peristiwa Internasional, adapun yang termasuk Peristiwa Internasional ialah:
Hukum Tantra (Tata Tantra maupun Karya/Administrasi Tantra) substantif/materiel dan ajektif/formil,
Hukum Pidana – substantif/materiel dan ajektif/formil,
Hukum Perdata – substantif/materiel dan ajektif/formil –
Dan karena itu masing-masing disebut Hukum Tantra Internasional. Hukum Pidana Internasional dan Hukum Perdata Internasional.
Oleh sebab itu jelaslah bahwa hukum itu disebut Hukum Internasional atau Hukum Nasional bukan ditentukan oleh sumbernya, Nasional atau Internasional. Sumber Nasional dari pada Hukum Tantra Internasional adalah misalnya pasal 11 & 13 UUD’45 dan bila sumber itu berupa hasil karya Tantra Internasional (perjanjian) maka untuk berlakunya perlu pengukuhan secara Nasional, sekurangnya diumumkan dalam Lembaran/Berita Nasional. Contoh dari ketentuan Hukum Pidana International yang bersumber Nasional adalah pasal 2 s/d 8 KUHP, sedang yang bersumber Internasional ialah misalnya Perjanjian Ekstradisi. Hukum Perdata Internasional adalah sungguh Hukum Internasional karena berhubungan dengan peristiwa dalam sikap tindak, kejadian, dan keadaan Internasional, misalnya: bidang hukum harta kekayaan seperti warga Indonesia mempunyai rumah di Singapura, bidang hukum keluarga seperti Warga negara Malaysia menikah dengan warga negara Indonesia, bidang hukum waris seperti seorang Pewaris warga negara Cina mempunyai ahliwaris warganegara Indonesia. Dalam hal ini perlu juga ditegaskan bahwa bila peristiwa Hakim Nasional; mengadili perkara suatu (Tantra/Pidana/Perdata) Internasional, maka menyelenggarakan Peradilan Internasional (dedoublement functionel) dan keputusannya merupakan hukum konkrit internasional walaupun ia bukan hukum internasional dan lembaganya tetap Pengadilan Nasional.
Hukum Diplomatik dan Konsuler
Pengertian hukum diplomatik masih belum banyak diungkapkan, karena pada hakekatnya hukum diplomatik merupakan bagian dari Hukum Internasional yang mempunyai sebagian sumber hukum yang sama seperti konvensi-konvensi Internasional.
Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negoisasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional. Namun pengertian secara tradisional kata ‘hukum diplomatik’ digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik, lain halnya dengan pengertian-pengertian sekarang yang bukan saja meliputi hubungan diplomatik dan konsuler antarnegara, tetapi juga keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.
Dari pengertian sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa faktor yang penting yaitu hubungan antara bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan, hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya. Dengan demikian, pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan didalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.
Dalam perkembangannya, hukum diplomatik mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi bukan saja mencakupi hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubunganya dengan organisasi-organisasi internasional khususnya yang mempunyai tanggungjawab dan keanggotaannya yang bersifat global atau lazim disebut organisasi internasional yang bersifat universal. Bahkan dalam kerangka hukum diplomatik ini dapat juga mencakupi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan keselamatan, pencegahan serta penghukuman terhadap tindak kejahatan yang ditujukan kepada para diplomat.
Para pejabat diplomatik yang dikirimkan oleh sesuatu negara ke negara lainnya telah dianggap memiliki suatu sifat suci khusus. Sebagai konsekuensinya, mereka telah diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, ini merupakan aturan kebiasaan hukum internasional yang telah ditetapkan, termasuk harta milik, gedung dan komunikasi. Untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut, terdapat 3 teory yang sering digunakan dalam hal ini, yaitu; exterritoriality theory, representative character theory dan functional necessity theory. Sifat dan prinsip tersebut itu diberikan kepada para diplomat oleh hukum nasional negara penerima. Pemberian hak-hak tersebut didasarkan resiprositas antarnegara dan ini mutlak diperlukan dalam rangka:
Mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka berbeda.
Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang mewakilinya.
Kekebalan dan keistimewaan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu sepantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugasnya di sesuatu negara penerima. Namun negara penerima setiap kali dapat meminta negara pengirim untuk menarik diplomatnya apabila ia dinyatakan persona non grata.
Esensial Hukum Internasional
Apa yang menjadi kepentingan hukum internasional adalah memberikan batasan yang jelas terhadap kewenangan negara dalam pelaksanaan hubungan antarnegara. Hal ini bertolak belakang dengan kepentingan penyelenggaraan politik internasional yang bertujuan untuk mempertahankan atau memperbesar kekuasaan. Karena itu, hukum bermakna memberikan petunjuk operasional perihal kebolehan dan larangan guna membatasi kekuasaan absolut negara.
Realitanya keterkaitan diantara kedua dimensi hubungan ini berujung kepada persoalan esensi hukum sebagai suatu kekuatan yang bersifat memaksa. Masalah efektifitas hukum dalam hubungan internasional ini menimbulkan dua konsekuensi yang secara diameteral saling bertolak-belakang. Pertama, struktur hukum nasional lebih tinggi dari pada hukum internasional. Pemahaman ini membawa implikasi hukum internasional terhadap kebijakan domestik suatu negara akan diukur berdasarkan sistem hukum nasional. Di sini hukum internasional baru akan berlaku jika tidak bertentangan dengan kaedah hukum nasional. Agar berlaku, hukum internasional juga perlu diadopsi terlebih dahulu menjadi hukum nasional, yaitu suatu proses yang dilakukan antara lain melalui ratifikasi. Dasarnya adalah doktrin hukum pacta sunc servanda di mana perjanjian berlaku sebagai hukum bagi para pihak. Perjanjian merefleksikan itikad bebas yang dicapai secara sukarela oleh subjek hukum internasional yang memiliki kesetaraan satu sama lain. Sebaliknya, hukum dinilai tidak dapat berfungsi secara efektif jika tidak ada keinginan negara untuk tunduk di bawah ketentuan yang diaturnya. Kemudian pemahaman kedua sementara itu mendalilkan bahwa hukum internasional otomatis berlaku sebagai kaedah hukum domestik yang mengikat negara tanpa melalui proses adopsi menjadi hukum nasional. Menurut paradigma ini, hukum internasional merupakan fondasi tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara. Sumber kekuatan mengikat hukum internasional adalah prinsip hukum alam(costumary) yang menempatkan akal sehat masyarakat internasional sebagai cita-cita dan sumber hukum ideal yang tertinggi. Terlepas dari ada atau tidaknya persetujuan ini, secara yuridis negara dapat terikat oleh prinsip hukum internasional yang berlaku universal atau oleh kaedah kebiasaan internasional. Customary itu sendiri membuktikan bahwa praktek negara atas sesuatu hal yang sama dan telah mengkristal, sehingga diakui oleh masyarakat internasional memiliki implikasi hukum bagi pelanggaran terhadapnya.
Pembahasan tentang hukum internasional tidak akan pernah berakhir itu disebabkan eksistensi hukum internasional bersinggungan langsung dengan peristiwa internasional yang selalu menimbulkan hal-hal baru, kedaulatan sesuatu negara selalu menjadi polemik tiada henti dalam aplikasi hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional mempunyai lahan yang sangat luas ini dikarenakan menyangkut pelbagai macam aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Hukum internasional juga mencakup hukum laut dan udara yang bukan teritorial negara tertentu, dan juga hukum pada waktu perang serta lain sebagainya.

DEMOKRASI BUDAYA MENUJU MASYARAKAT MADANI (Kls XI)

A. Arti dan Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi

1. ARTI BUDAYA DEMOKRASI
Budaya Demokrasi adalah keseluruhan apa yang di hasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya tentang pemerintahan rakyat. Adapun wujud budaya demokrasi adalah nilai, norma, peraturan, dan sistem sosial. Sedangkan, secara fisik budaya demokrasi dapat di lihat dalam bentuk prilaku dan tatanan demokrasi yang berkembang di masyarakat, seperti gotong royong, rembug desa, dan pemilihan kepala desa.
Pengertian budaya (Kebudayaan) tersebut lebih lanjut oleh Koentjaraningrat di bedakan menjadi tiga wujud.
a. Wujud ideal, yaitu ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan manusia, misalnya gotong royong dalam masyarakat maka sering di sebut “adat tata cara”.
b. Wujud sistem sosial, yaitu aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Rangkaian aktivitas berpola tersebut selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan, misalnya gotong royong dan kerjasama.
c. Wujud kebudayaan fisik, yaitu benda-benda hasil karya manusia. Adapun contohnya adalah pabrik, komputer, candi borobudur, dll.


2. PRNSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI
Adapun prinsip-prinsip budaya demokrasi meliputi akuntabilitas (dapat di pertanggung jawabkan), rotasi kekuasaan (pergantian kekuasaan), perekrutan politik yang terbuka, pemilihan umum, dan menikmati hak-hak dasar.


B. Ciri-Ciri Masyarakat Madani

1. Pengertian dan Ciri-Ciri Masyarakat Madani
Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban yang berbasis ontologis, yaitu Tauhid dan basis Aksiologis, yaitu akhlak (tingkah laku/ perilaku yang baik). Adapun ciri-ciri masyarakat Madani adalah
a. Otonom dari pengaruh negara,
b. Adanya akses masyarakat ke badan-badan negara dan sistem politik,
c. Berkembangnya berbagai arena politik yang otonom, dan
d. Keterbukaan dari arena politik tersebut.
1

2. Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia
Pembentukan masyarakat Madani di Indonesia didukung oleh faktor adanya gerakan kemandirian masyarakat (LSM),penguatan golongan menengah dan masyarakat lemah,akumulasigolongan lemah di kota-kota kecil dan timbulnya organisasi masyarakat dan politik. Sedangkan, permasalahan yang di hadapi adalah krisis ekonomi, konflik elite belum ke arah konsensus dan rekonsiliasi, dan kultur bangsa yang belum sportif. Untuk itu pemberdayaan yang di lakukan penanganan secara prioritas pada kelas menengah, menggerakkan potensi-potensi dasar setiap bidang dan garapan, serta mengupayakan kemandirian dari elemen masyarakat.

C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

1. Keterkaitan Prinsi-Prinsip Demokrasi dengan prinsip Demokrasi Pancasila
Demokrasi di indonesia yang berlaku adalah demokrasi pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi pancasila tercermin pada konstitusi UUD 1945, yaitu
a. Negara integral,
b. Kedaulatan rakyat,
c. Pemerintahan berbentuk republik, dan
d. Representatif atau perwakilan.
Adapun secara normatif, demokrasi di atur dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional dan akuntabilitas (dapat di pertanggungjawabkan).
Sedangkan , aplikasinya menjadi demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin pada masa orde lama, demokrasi pancasila secara murni dan konsekuen pada masa orde baru, dan pada masa orde reformasi sekarang ini merupakan pemurnian demokrasi pancasila dengan tuntutan utama penghapusan KKN dan otonomi daerah.

2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia
a. Orde Lama
Orde Lama adalah Masa pelaksanaan demokrasi yang penuh dengan tekanan baik politik, sosial, dan ekonomi terutama pengaruh tekanan luar negeri, yaitu penjajah /kolonialis belanda bersama dengan sekutunya. Orde lama di bagi menjadi 2 demokrasi:
1) Pelaksanaan demokrasi liberal
a. Sistem pemerintah revolusi
b. Negara RIS
c. Masa berlakunya UUD sementara 1950
d. Penilaian atas pelaksanaan demokrasi liberal

2) Pelaksanaan demokrasi terpimpin
a. Kehidupan partai dan peranan Badan Perwakilan Rakyat
b. Kebebasan pers
c. Peranan pemerintah


b. Orde baru
1) Kehidupan kepartaian dan peranan Dewan Perwakilan
a. Persetujuan pemerintah untuk mengundur penyelenggaraan pemilu dari rencana tahun 1968 menjadi tahun 1971.
b. Politisir UU mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD serta rancangan UU pemilu.
2) Kebebasan pers
3) Peranan pemerintah

c. Orde Reformasi
1) kehidupan partai dan peranan dewan perwakilan
2) kebebasan pers
3) peranan pemerintah


D. Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari
Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari melibatkan konsepsi/pengertian kepemimpinan pancasila dan cara penentuan pemimpin. Adapun contohnya adalah melaksanakan tugas dan kewajiban rumah secara konsisten, ikut serta dalam pengambilan keputusan sekolahdan melaksanakanya secara bertanggung jawab, serta ikut aktif dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong dan kerja bakti.

1. Kepemimpinan Pancasila
Aspek-aspek wawasan Nusantara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional :
a. Kesatuan politik
b. Kesatuan sosial dan budaya
c. Kesatuan ekonomi
d. Kesatuan pertahanan dan keamanan

2. Cara-cara Penentuan Pemimpin
Ketentuan cara penentuan pemimpin dalam pemilu adalah sebagai berikut.
a. Azas pelaksanaan pemilu
b. Kampanye
c. Penetapan dan pelantikan calon pemimpin

3. Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari
Membiasakan diri melaksanakan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.
a. Dilingkungan keluarga
b. Dilingkungan sekolah
c. Diorganisasi masyarakat (ormas) dan partai politik (parpol)
d. Di DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang

Tuesday, September 6, 2011

Hutang

BAB. I
HUTANG LANCAR

A. Pengertian Hutang Lancar.
Hutang lancar adalah kewajiban-kewajiban yang akan diselesaikan pembayarannya dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau dengan menciptakan utang yang baru

Penggolongan utang lancar :

a) Hutang yang jumlahnya dapat ditentukan secara pasti

b) Hutang yang jumlahnya ditaksir

c) Hutang bersyarat

B. Pengertian dan Karakteristik Hutang
1. Untuk dapat dikatakan hutang, kriteria yang harus dipenuhi:
2. Kewajiban itu ada dan merupakan transaksi di masa lalu
3. Ada kewajiban untuk menyertakan aktiva yang dapat diterima oleh yang bersangkutan di masa yang akan datang
4. Kewajiban itu dapat diukur / dinyatakan dalam satuan mata uang dengan jumlah yang pasti atau dapat ditaksir jumlahnya
5. Kreditur dan tanggal jatuh tempo dapat diketahui atau ditentukan
6. Tidak ada hak untuk membatalkan atau melepaskan diri dari hutang tersebut
C. Penilaian Terhadap hutang ( lancar )
Idealnya hutang harus diukur berdasar nilai tunai ( present value0 dari jumlah uang yang diperlukan membayar (kembali) hutang tersebut di masa yang akan dating. Tetapi di dalam prateknya, hutang lancer khususnya di catat di dalam rekening-rekening pembukuan dan disajikan didalam laporan keuangan berdasarkan nilai jatuh tempo (yaitu jumlah uang yanguang yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempohnya).

D. Hutang yang jumlahnya dapat ditentukan secara pasti
Yang termasuk dalam kelompok hutang ini adalah meliputi semua kewajiban untuk membayar yang jumlah dan tanggal jatuh temponya sudah pasti. Terhadap hutang tersebut tidak ada lagi unsure ketidak kepastian yang menyangkut :
1. Akan adanya kewajiban yang yang melekat pada hutang tersebut maupun,
2. Jumlah yang harus dibayar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut di kemudian hari.

Berbagai hutang yang termasuk dalam kelompok ini adalah :
1. Hutang Dagang
Adalah hutang yang berasal dari transaksi pembelian barang dagangan, bahan baku dan penolong, macam-macam supplies dan dagang timbul dari kegiatan normal perusahaan

2. Hutang Wesel (Jangka Pendek)
Hutang wesel adalah utang yang berbentuk bukti tertulis formal, yang isinya tertulis kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu
Huatang yang di dukung dengan surat pengakuan hutang atau surat pernyataan kesedian untuk membayar yang biasanya dapat diklasifikasikan sebagai hutang lancar adalah :
a. Wesel bayar yang di buat dalam rangka kegiatan normal perusahaan
b. Pinjaman dengan disertai wesel (bayar) jangka pendek
c. Bagian hutang wesel jangka panjang yang segera jatuh tempo

3. Hutang Jangka Panjang yang segera jatuh tempo
Hutang wesel adalah utang yang berbentuk bukti tertulis formal, yang isinya tertulis kesanggupan untuk membayar pada tanggal tertentu. Orang atau perusahaan yang mempunyai tagihan biasanya lebih menyukai jenis ini karena ada bukti yang kuat untuk menagih, apalagi jika urusannya dengan pengadilan.

4. Hutang Dividen
Hutang dividen adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya, sebagai akibat adanyapengumuman pembagian dividen (laba) yang dilakukan oleh manajemen.
Hutang dividen timbul dan merupakan hutang sah pada saat adanya pengumuman pembagian dividen.

5. Hutang Biaya (Biaya yang Masih Harus Dibayar)
Hutang biaya timbul dari penggunaan dasar waktu (accrual basis) di dalam akuntansi, yang mempunyai konsekuensi antara lain berupa : “keharusan untuk mengakui adanya biaya-biaya yang manfaatnya sudah dinikmati dalam suatu periode, meskipun biaya tersebut belum (saatnya ) dibayar

6. Hutang pajak Penghasilan Karyawan
Perusahaan biasanya juga ditunjuk sebagi wajib pungut atas pajak untuk gaji, upah dan lain-lain pendapatn yang didapat oleh karyawan dari perusahaan di mana ia bekerja.

7. Hutang Pendapatan (pendapatan yang diterima di muka)
Penghasilan dari penjualan barang atau penyerahan jasa, yang penerimaannya telah terjadi di muka sebelum transaksi penjualan atau penyerahan jasa itu sendiri berlangsung, merupakan hutang bagi perusahaan. Hutang ini timbul karena tidak dapat dipenuhinya keewajiban untuk penyerahan barang atau jasa berakibat perusahaan harus membayar kembali uang yang pernah diterimanya.

8. Hutang Pajak Penghasilan
Hutang Pajak Penghasilan merupakan selisih jumlah pajak penghasilan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, setelah diperhitungkan dengan pajak yang dibayar di muka (setoran masa pajak penghasilan ). (Hutang) pajak penghasilan merupakan hutang yang jumlahnya tergantung pada hasil usaha perusahaan.

E. Hutang yang jumlahnya Ditaksir ( Hutang Taksirang )
Ada beberapa jeni shutang yang jumlahnya secara pasti tidak bias di tentukan, meskipun peristiwa-peristiwa atau transaksi-transaksi yang menyebabkan timbulnyanya kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain sudah berlangsung (terjadi ).

1. Hutang Garansi atas Produk yang Dijual
Garansi merupakan suatu jaminan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli untuk memperbaiki/melengkapi kekurangan-kekurangan akan kuantitas, kualitas dari produk yang dijual di dalam menjalankan fungsinya. Garansi biasanya diberikan dalam bentuk :
a. Perawatan gratis
b. Penggantian komponen-komponen atau bagian-bagian tertentu dari unit barang yang rusak
c. Pengembalian uang atas harga yang dibayar oleh pembeli, dalam batas waktu tertentu sejak tanggal terjadinya transaksi penjualan.

F. Hutang Hadiah, yang ditawarkan kepada konsumen.
Untuk meningkatkan omzet penjualannya, kadang-kadang perusahaan menawarkan berbagai hadiah kepada para langganan (bias dibatasi waktunya jangka waktunya, tetapi bias juga tanpa dibatasi jangka waktunya). Hadiah demikian itu bias diberikan secara langsung kepada setiap pembeli, atau terbatas kepada para pembeli yang meyerahkan kembali kupon berhadiah, label

G. Hutang Bersyarat
Hutang bersyarat adalah kewajiban –kewajiban yang kepastian akan jumlah atau pihak kepada siapa kewajiban itu harus di bayar atau tanggal jatuh tempo pembayaran atau ekssistensinya (masih) tergantung pada terjadi atau tidak terjdinya salah satu atau lebih peristiwa-peristiwa di masa yang akan dating.
Berbagai keadaan yang di masa mendatang mungkin dapat mengakibatkan timbulnya suatu kewajiban yang baisanya berakhir dengan suatu kerugian dan oleh sebab itu merupakan hutang bersyarat antara lain :
1. Adanya piutang yang digadaikan
2. Adanya piutang wesel (bayar)
3. Endosemen atas wesel (bayar)
4. Adanya sengketa hukum
5. Adanya kemungkinan, perusahaan diwajibkan untuk menyetor tambahan beban pajak atau denda.

BAB II
HUTANG JANGKA PANJANG
( Hutang Obligasi)

A. Hutang Obligasi
Secara singkat obligasi dapat dikatakan sebagai suatu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu (pasti) di kemudian hari, dan bunga tertentu secara periodic selama jangka waktu yang tertentu pula, dengan kata lain obligasi merupakan surat pengakuan hutang yang disertai oleh kepastian mengenai tanggal pembayaran kembali pinjaman dan jumlah dan tanggal pembayaran bunganya.

a. Macam-macam Surat Hutang Obligasi
Macam-macam obligasi dapat di golongkan menurut lembaga-lembaga (perusahaan) yang mengeluarkannya, sifat dari kewajiban-kewajiban yang melekat pada pihak yang berhutang , pembuktian atas kepemilikannya dan cara pelunasannya.
1. Menurut lembaga-lembaga (perusahaan) yang mengeluarkannya, obligasi dapat dibedakan menjadi :
a. Obligasi pemerintah atau instansi-instansi pemerintah
b. Badan-badan usaha swasta, baik perusahaan manufaktur, perusahan dagang maupun real estate.
2. Menurut spesifikasinya dan sifat dari kewajiban-kewajiban yang melekat pada pihak/lembaga yang mengeluarkannya, obligasi dibedakan menjadi:
a. Obligasi dengan jaminan hipotik ( mortgage bonds0
Obligasi yang disertai jaminan berupa sejumlah barang sesuai dengan jumlah total kewajiban.
b. Obligasi dengan jaminan surat-surat berharga ( Collateral trust bonds)
Saham atau surat hutang obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan anak dan dimiliki oleh perusahaan induk, dapat di pakai sebagai jaminan atas obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan induk.
c. Obligasi dengan jaminan pihak ketiga ( GUaranted bonds0.
d. Suatu perusahaan wajib untuk membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya, atas obligasi yang dikeluarkan. Akan tetapi dirinya sendiri tidak dapat bertindak untuk menjamin pembayaran-pembayaran itu. Apabila jaminan semacam itu diperlukan, maka pihak ketiga yang harus melakukannya.
e. Obligasi tanpa adanya barang, surat-surat berharga dan pihak ketiga yang dipakai/ditunjuk sebagai jaminan ata pelunasan dan pembayaran bunganya.
f. Obligasi yang pembayarannya bunganya tergantung pada laba yang didapat oleh perusahaan yang mengekluarkan obligasi, di sebut income bonds.
g. Obligasi hak atas laba, disamping bunga periodic, yang tetap jumlahnya di sebut sebagai prifit-sharing bonds atau participing bonds.
h. Obligasi dengan hak konversi ( convertible bonds ),
Yaitu obligasi yang memberikan kepada pemegang (pemiliknya) hak untuk menukarkan obligasi surat berharga lain yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi yang bersangkutan, biasanya dengan saham biasa.

3. Menurut pembuktian atas pemilikannya, obligasi di bedakan menjadi :
a. Obligasi terdaftar (Registered bonds )
Yaobligasi yang nama pemegang (pemilkanya harus didaftar pada perusahaan yang mengeluarkan obligasi bersangkutan.
b. Obligasi yang tidak memerlukan pendaftaran nama-nama pemiliknya ( coupon bonds)



4. Menurut cara pelunasan atau tanggal jatuh temponya, obligasi dibedakan :
a. Obligasi yang pelunasannya dilakukan sekaligus atau obligasi dengan satu tanggal jatuh tempo, (Straight or Ordinary Bonds)

b. Obligasi berseri ( Serial bonds)
Yaitu obligasi yang pelunasannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah (nominal) yang jatuh tempo. Setiap seri obligasi mempunyai tanggal jatuh tempo yang berlainan, biasanya diatur tenggang waktunya satu tahun atau satu periode pembayaran bunga.

c. Obligasi dengan hak penarikan kembali (pelunasan) oleh perusahan yang mengeluarkannya, dengan kurs pelunasan tertentu (yang telah ditetapkan) sebelum tanggal jatuh temponya ( Callable or Redeemable bonds)

5. Masalah Akuntansi terhadap hutang Obligasi
a. Pada saat pengeluaran surat hutang obligasi
b. Selama surat hutang obligasi dalam peredarannya :
1. Pembayaran bunga periodic dan bungan berjalan pada akhir periode akuntansi
2. Amortisasi diskonto dan premium hutang obligasi
c. Pelunasan kembali hutang obligasi
1. Pada saat/tanggal jatuh temponya
2. Sebelum tanggal jatuh temponya
3. Pertukaran obligasi dengan saham
4. Bond refunding.

Saturday, July 16, 2011

SISTEM KETERBUKAAN DAN KEADILAN

A. PENGERTIAN DAN PENTINGNYA KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Pengertian Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

a. Makna Keterbukaan Dan Penerapan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan baik oleh pihak dalam maupun pihak luar dari suatu institusi atau lembaga. Terkait dengan kehidupan bangsa dan Negara adalah masalah pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, diktator, dan absolut cenderung bersifat tertutup atau tidak transparan.

Pengertian keterbukaan dalam pemerintahan diterangkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebes KKN pasal 3 ayat 3. Dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 28 1999 disebutkan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Rakyat menghendaki adanya pemerintahan yang mengandung unsur:

1. Managemen terbuka
2. Perlindungan HAM
3. Tidak diskriminatif/memihak
4. Kepastian hokum
5. Keadilan dan pemerataan




Adapun, pemerintahan yang menganut keterbukaan dalam pelaksanaanya meliputi aspek-aspek kehidupan seperti berikut.

1. Ideologi dan Politik
Ideologi adalah pandangan terhadap nilai-nilai yang dianggap benar sehingga, dalam hal ini ada pergeseran pengertian pancasila sebagai ideologi terbuka tidak lagi bersifat sakral atau tertutup terhadap perubahan atau penafsiran baru, tapi bersifat dinamis terhadap nilai baru.

2. Bidang Pemerintahan
Penyelenggaraan Negara yang bersih adalah penyelenggaraan yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan Negara dan bebas dari praktek KKN. Asas-asas umum pemerintahan yang baik(AUPB) tersebut diatur dalam pasal 3 dan penjelasannya sebagai berikut:
a. Asas kepastian hukum
b. Asas tertib penyelenggaraan Negara
c. Asas kepentingan umum
d. Asas ketrebukaan
e. Asas profesionalitas
f. Asas akuntabilitas

Adapun pelaksanaan reformasi dan keterbukaan terhadap lembaga kepresidenan adalah untuk mencegah adanya praktek KKN dan kecenderungan pemerintahan absolute atau otoriter karena kekuasaan presiden yang meliputi berbagai lembaga Negara dan mandataris MPR.

3. Bidang Hukum
Di bidang hukum, era reformasi menciptakan keterbukaan penafsiran hukum dasar (UUD 1945) melalui amendemen UUD 1945 sebanyak 4 kali oleh MPR, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Adanya tumpang tindih kewenangan lembaga Negara dan kuatnya kedudukan presiden dari DPR mensyaratkan reformasi hukum dalam upaya meletakkan dasar rakyat sebagai yang terdaulat.

b. Makna Keadilan Dan Penerapannya Dalam Kehidupan

Keadilan diartikan sebagai tindakan yang tidak sewenang-wenang dan berdasarkan kaidah hokum yaitu tidak memihak dan memperlakukan sama setiap orang serta memberikan apa yang menjadi haknya secara proporsional.
Keadilan secara definitive adalah sebagai berikut
1. Keadilan mengandung unsur keadilan komutatif
2. Keadilan meliputi 2 macam yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural
3. Keadilan berdasarkan keadilan yang disepakati
4. Keadilan adalah tindakan berdasarkan hokum yang berlaku

Unsur-unsur keadilan yaitu
1. Berdasarkan hokum
2. Kedudukan setiap warganegara sama
3. Tidak memihak
4. Mengakui hak orang lain

Adapun yang perlu dikaji yaitu aspek kehidupan sebagai berikut.
1. Bidang hokum
2. Bidang ekonomi
3. Bidang pendidikan
4. Bidang kesehatan

2. Pentingnya Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

a. Latar belakang sosial budaya
b. Bentuk keterbukaan dan jaminan keadilan
Adapun langkah reformasi itu mencakup seluruh aspek kehidupan kenegaraan seperti hal-hal seperti berikut.
1. Pemilu langsung
2. Amendemen UUD 1945
3. Otonomi daerah

B. DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN

1. Pemerintahan yang tidak transparan
Menurut Poerwodarminto dalam KBBI , penyelenggaraan adalah suatu proses atau menyelenggarakan sesuatu. Pemerintahan dapat berarti proses. Cara atau perbuatan memerintah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan masyarakat dan kepentingan Negara.




2. Bentuk-bentuk pemerintahan yang cenderung tidak transparan
Adapun beberapa bentuk pemerintahan yang cenderung untuk dapat melahirkan pemerintahan tertutup yaitu sebagai berikut.
a. Monarki absolute
b. Tirani
c. Otokrasi
d. Oligarki
e. Dictator

3. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
a. Karakteristik Pemerintahan Tidak Transparan (Tertutup)
Yaitu konstitusi maka secara umum semua memang tidak akan bias membedakan pemerintahan suatu Negara adalah tertutup.
Secara praktik, perilaku dan kebijakan pemerintah cenderung bersifat otoriter dan dictator. Adapun secara definitive karakter pemerintahan tertutup adalah sebagai berikut.

1. Budaya politik secara personal dan kelembagaan Negara cenderung elitis dan ekslusif
2. Kekuasaan ekonomi terpuasat pada golongan elite politik.
3. Penyelesaian politik cenderung secara kekerasan.
4. Kebijakan politik pemerintahan cenderung bersifat mendikte.
5. Pengadilan tidak bebas dan bersifat memihak.
6. Kegiatan organisasi politik dibatasi.
7. Kebebasan pers sangat dikebiri.
8. Pengambilan kebijakan Negara cenderung sentralistik atau top down.

b. Pemerintahan Tertutup Dan Akibatnya
1. Bidang Politik
Dalam bidang ini, kondisi politik secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.
a. Pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental dengan corak paternalistic dan kultur neopeodalistiknya sangat kuat masuk dalam tatanan kehidupan politik yang dibangun.
b. Kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden dan tertutup dibawah kontrol lembaga kepresidenan.
c. Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan kebijakan.



2. Bidang Ekonomi
Penyelenggaraan perekonomian ditentukan secara monopolistik yang artinya dilaksanakan oleh sekelompok orang pengusaha dan untuk kepentingannya. Praktek menyimpang atau kebijakan yang keliru yaitu sebagai berikut.
a. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang terdapat pada timbulnya kesenjangan sosial.
b. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh jiwa nasionalisme dan kewirausahaan sejati.
c. Pemerintahan tidak mengambil berbagai langkah konkrit dan jelas untuk mengatasi jatuhnya nilai tukar rupiah ampai ketingkat terendah.
d. Sistem perbankan tidak mandiri karena interpensi pemerintahan terhadap bank sentral terlalu kuat sehingga melemahkan ekonomi nasional.

3. Bidang Agama Dan Sosial Budaya
Kondisi kehidupan beragama dan social budaya di masa orde baru khususnya setelah terjadi krisis ekonomi dapat disebutkan sebagai berikut.
a. Kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME
b. Krisis ekonomi membalikan situasi yang semula penduduk miskin sudah dapat dikurangi dan pendapatan perkapita dapat ditingkatkan.
c. Kondisi kehidupan social ekonomi rakyat memprihatinkan
d. Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan, bahkan cenderung menurun.
e. Kelimpangan, kecemburuan, ketegangan dan penyakit sosial lainnya makin menggejala, disamping berkurangnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat.

4. Bidang Hukum
Penyelenggaraan pemerintahan tertutup diberbagai bidang juga berdampak pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut.
a. Penyelengggaraan pemerintahan dibidang politik yang pada hakikatnya didominasi oleh presiden, golkar, dan abri telah tertutup dari unsure masyarakat lain sehingga masyarakat merasa aspirasinya tidak dapat disalurkan dengan baik.
b. Sementara itu, penyelenggaraan perekonomian yang ditentukan oleh sekelompok elite pengusaha di bawah komando presiden dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan kesempatan dengan kepandaian melobby pengusaha, mereka mendapatkan fasilitas dan kemudahan.
c. Soko guru perekonomian bergeser, bukan terletak di tangan koperasi yang pada hakekatnya seluruh rakyat, melainkan berada ditangan konglomerat tersebut.
d. Penyelenggaraan di bidang hokum yang dinilai oleh masyarakat kebanyakan, banyak berpihak pada pihak yang kuat.

C. SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Sikap Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Berdasarkan pengalaman sejarah sikap tidak terbuka banyak merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok inilah yang pada hakikatnya banyak tahu masalah kebijakan berikut sebagai kemungkinan yang akan terjadi. Di antara mereka sering bersaing krang sehat, muncul kecemburuan, prasangka buruk bahkan yang lebih merugikan lagi adalah tidak saling mendukung atau saling menjatuhkan. Sementara itu ada berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak diberbagai bidang, khususnya yang menyoroti masyarakat korupsi di Indonesia seperti Indonesian corruption watch(ICW).

2. Perilaku Menjamin Keadilan Dalam Kehidupan
Contoh lain dibidang politik adalah setelah diberlakukannya UU tentang partai politik dan pemilu yang di dalamnya menjamin keadilan bagi WNI di bidang politik termasuk di dalamnya mendirikan parpol. Maka, setiap orang Indonesia dapat menerima dan melaksanakan dengan baik, bukan setiap saat melakukan demo menentang apa yang telah diputuskan oleh KPU.

3. Berpartisipasi Dalam Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan
Agar upaya peningkatan jaminan keadilan dapat terwujud dengan baik, sebagai warga Negara yang baik suadah seharusnya turut berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya tersebut. Hal ini dapat dilakukan sesuai bidang tugas dan kemampuan masing-masing.

Monday, July 11, 2011

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum Internasional
Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.
Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata.
Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. (Kusumaatmadja, 1999; 1)
Awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari hukum internasional, antara lain yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis (Perihal Perang dan Damai). Menurutnya “hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya ”.
Sedang menurut Akehurst : “hukum internasional adalah sistem hukum yang di bentuk dari hubungan antara negara-negara”
Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.
Salah satu definisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheny Hyde :
“ hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup :

a. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara ; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu ;

b. peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional” (Phartiana, 2003; 4)

Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan Hyde, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan ’’hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain’’. (Kusumaatmadja, 1999; 2)
Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya.
Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya.


B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional

Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium, Ius Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.
Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter Gentium yang lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de Gens (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations (Inggris). (Kusumaatmadja, 1999 ; 4)
Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada abad XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai muncul negara-negara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial, kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional. (Phartiana, 2003 ; 41)
Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis.
Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de Vittoria, Fransisco Suarez dan Alberico Gentillis. (Mauna, 2003 ; 6)
Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasar hukum internasional adalah kesepakatan bersama antara negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya Du Contract Social, La loi c’est l’expression de la Volonte Generale, bahwa hukum adalah pernyataan kehendak bersama. Tokoh lain yang menganut aliran Positivis ini, antara lain Cornelius van Bynkershoek, Prof. Ricard Zouche dan Emerich de Vattel
Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain, (2). Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (law-making treaties) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase, (3). Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.
Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1). Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara, (2). Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang, (3). Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global, (4). Bermunculannya organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang. (Mauna, 2003; 7)

C. Sumber-sumber Hukum Internasional

Pada azasnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu: sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri.
Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk atau wujud apa sajakah hukum itu tampak dan berlaku. Dalam bentuk atau wujud inilah dapat ditemukan hukum yang mengatur suatu masalah tertentu.

Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:
1. dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;
2. metode penciptaan hukum internasional;
3. tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan

pada suatu persoalan konkrit. (Burhan Tsani, 1990; 14)
Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:

1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional (international custom);

3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab;

4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan. (Phartiana, 2003; 197)

D. Subyek Hukum Internasional

Subyek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional
Dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, adalah:

1. Negara
Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah:
a. penduduk yang tetap;
b. wilayah tertentu;
c. pemerintahan;
d. kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

1. Organisasi Internasional
Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Couloumbis dan James H. Wolfe :
a. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa ;
b. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO, International Monetary Fund, International Labor Organization, dan lain-lain;
c. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: Association of South East Asian Nation (ASEAN), Europe Union.


1. Palang Merah Internasional

Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negar-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123)

1. Tahta Suci Vatikan
Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. (Phartiana, 2003, 125)

1. Kaum Pemberontak / Beligerensi (belligerent)
Kaum belligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional

1. Individu
Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek hukum internasional yang mandiri.
7. Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional. Eksistensinya dewasa ini, memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi. Di beberapa tempat, negara-negara dan organisasi internasional mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap eksistensi, struktur substansi dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri.


E. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu: teori Dualisme dan teori Monisme.
Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara.
Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. (Burhan Tsani, 1990; 26)

F. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.

Ketentuan hukum internasional telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara. Keharusan ini seperti tercantum pada Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh pasal 2 ayat (3) Piagan Perserikatan bangsa-Bangsa dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara. Deklarasi tersebut meminta agar “semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu”.
Penyelesaian sengketa secara damai dibedakan menjadi: penyelesaian melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Yang akan dibahas pada kesemapatan kali ini hanyalah penyelesaian perkara melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh melalui:

1. Arbitrase Internasional

Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak, yang memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Arbitrase adalah merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Hal-hal yang penting dalam arbitrase adalah :
(1). Perlunya persetujuan para pihak dalam setiap tahap proses arbitrase, dan
(2). Sengketa diselesaikan atas dasar menghormati hukum. (Burhan Tsani, 1990; 211)
Secara esensial, arbitrase merupakan prosedur konsensus, karenanya persetujuan para pihaklah yang mengatur pengadilan arbitrase.
Arbitrase terdiri dari seorang arbitrator atau komisi bersama antar anggota-anggota yang ditunjuk oleh para pihak atau dan komisi campuran, yang terdiri dari orang-orang yang diajukan oleh para pihak dan anggota tambahan yang dipilih dengan cara lain.

Pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh suatu “panel hakim” atau arbitrator yang dibentuk atas dasar persetujuan khusus para pihak, atau dengan perjanjian arbitrase yang telah ada. Persetujuan arbitrase tersebut dikenal dengan compromis (kompromi) yang memuat:
1. persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase;
2. metode pemilihan panel arbitrase;
3. waktu dan tempat hearing (dengar pendapat);
4. batas-batas fakta yang harus dipertimbangkan, dan;
5. prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk mencapai suatu kesepakatan. (Burhan Tsani, 1990, 214)

Masyarakat internasional sudah menyediakan beberapa institusi arbitrase internasional, antara lain:
1. Pengadilan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce) yang didirikan di Paris, tahun 1919;
2. Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional (International Centre for Settlement of Investment Disputes) yang berkedudukan di Washington DC;
3. Pusat Arbitrase Dagang Regional untuk Asia (Regional Centre for Commercial Arbitration), berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia;
4. Pusat Arbitrase Dagang Regional untuk Afrika (Regional Centre for Commercial Arbitration), berkedudukan di Kairo, Mesir. (Burhan Tsani; 216)
1. Pengadilan Internasional

Pada permulaan abad XX, Liga Bangsa-Bangsa mendorong masyarakat internasional untuk membentuk suatu badan peradilan yang bersifat permanent, yaitu mulai dari komposisi, organisasi, wewenang dan tata kerjanya sudah dibuat sebelumnya dan bebas dari kehendak negara-negara yang bersengketa.
Pasal 14 Liga Bangsa-Bangsa menugaskan Dewan untuk menyiapkan sebuah institusi Mahkamah Permanen Internasional. Namun, walaupun didirikan oleh Liga Bangsa-Bangsa, Mahkamah Permanen Internasional, bukanlah organ dari Organisasi Internasional tersebut. Hingga pada tahun 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II, maka negara-negara di dunia mengadakan konferensi di San Fransisco untuk membentuk Mahkamah Internasional yang baru. Di San Fransisco inilah, kemudian dirumuskan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional.
Menurut Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan bahwa Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun sesungguhnya, pendirian Mahkamah Internasional yang baru ini, pada dasarnya hanyalah merupakan kelanjutan dari Mahkamah Internasional yang lama, karena banyak nomor-nomor dan pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan secara signifikan
Secara umum, Mahkamah Internasional mempunyai kewenangan untuk:

1. melaksanakan “Contentious Jurisdiction”, yaitu yurisdiksi atas perkara biasa, yang didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa;
2. memberikan “Advisory Opinion”, yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasehat. Advisory Opinion tidaklah memiliki sifat mengikat bagi yang meminta, namun biasanya diberlakukan sebagai “Compulsory Ruling”, yaitu keputusan wajib yang mempunyai kuasa persuasive kuat (Burhan Tsani, 1990; 217)

Sedangkan, menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:
1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional (international custom);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab;
4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.

Mahkamah Internasional juga sebenarnya bisa mengajukan keputusan ex aequo et bono, yaitu didasarkan pada keadilan dan kebaikan, dan bukan berdasarkan hukum, namun hal ini bisa dilakukan jika ada kesepakatan antar negara-negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasional sifatnya final, tidak dapat banding dan hanya mengikat para pihak. Keputusan juga diambil atas dasar suara mayoritas.
Yang dapat menjadi pihak hanyalah negara, namun semua jenis sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.
Masalah pengajuan sengketa bisa dilakukan oleh salah satu pihak secara unilateral, namun kemudian harus ada persetujuan dari pihak yang lain. Jika tidak ada persetujuan, maka perkara akan di hapus dari daftar Mahkamah Internasional, karena Mahkamah Internasional tidak akan memutus perkara secara in-absensia (tidak hadirnya para pihak).
G. Peradilan-Peradilan Lainnya di Bawah Kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa
1. Mahkamah Pidana Internasional (International Court of Justice/ICJ)

Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak pembentukannya telah memainkan peranan penting dalam bidang hukum inetrnasional sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dunia.
Selain Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, saat ini Perserikatan Bangsa-bangsa juga sedang berupaya untuk menyelesaikan “hukum acara” bagi berfungsinya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), yang statuta pembentukannya telah disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma, Italia, pada bulan Juni 1998. Statuta tersebut akan berlaku, jika telah disahkan oleh 60 negara.
Berbeda dengan Mahkamah Internasional, yurisdiksi (kewenangan hukum) Mahkamah Pidana Internasional ini, adalah di bidang hukum pidana internasional yang akan mengadili individu yang melanggar Hak Asasi Manusia dan kejahatan perang, genosida (pemusnahan ras), kejahatan humaniter (kemanusiaan) serta agresi.
Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara otomatis terikat dengan yurisdiksi Mahkamah ini, tetapi harus melalui pernyataan mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Pidana Internasional. (Mauna, 2003; 263)

2. Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY)

Melalui Resolusi Dewan Keamanan Nomor 827, tanggal 25 Mei 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, yang bertempat di Den Haag, Belanda. Tugas Mahkamah ini adalah untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi di negara bekas Yugoslavia. Semenjak Mahkamah ini dibentuk, sudah 84 orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat dan 20 diantaranya telah ditahan.
Pada tanggal 27 Mei 1999, tuduhan juga dikeluarkan terhadap pemimpin-pemimpin terkenal, seperti Slobodan Milosevic (Presiden Republik Federal Yugoslavia), Milan Milutinovic (Presiden Serbia), yang dituduh telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum perang. (Mauna, 2003; 264)


3. Mahkamah Kriminal untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda)
Mahkamah ini bertempat di Arusha, Tanzania dan didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 955, tanggal 8 November 1994. tugas Mahkamah ini adalah untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan pembunuhan missal sekitar 800.000 orang Rwanda, terutama dari suku Tutsi. Mahkamah mulai menjatuhkan hukuman pada tahun 1998 terhadap Jean-Paul Akayesu, mantan Walikota Taba, dan juga Clement Kayishema dan Obed Ruzindana yang telah dituduh melakukan pemusnahan ras (genosida) . Mahkamah mengungkap bahwa bahwa pembunuhan massal tersebut mempunyai tujuan khusus, yaitu pemusnahan orang-orang Tutsi, sebagai sebuah kelompok suku, pada tahun 1994.
Walaupun tugas dari Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Mahkamah Kriminal untuk Rwanda belum selesai, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menyiapkan pembentukan mahkamah- untuk Kamboja untuk mengadili para penjahat perang di zaman pemerintahan Pol Pot dan Khmer Merah, antara tahun 1975 sampai dengan 1979 yang telah membunuh sekitar 1.700.000 orang.
Jika diperkirakan bahwa tugas Mahkamah Peradilan Yugoslavia dan Rwanda telah menyelesaikan tugas mereka, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengeluarkan resolusi untuk membubarkan kedua Mahkamah tersebut, yang sebagaimana diketahui memiliki sifat ad hoc (sementara). (Mauna, 2003; 265)


REFERENSI
Ardiwisastra Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional, Bunga Rampai, Alumni, Bandung
Brownlie Ian, 1999, Principles of Public International Law, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford
Burhantsani, Muhammad, 1990; Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta : Penerbit Liberty.
Kusamaatmadja Mochtar, 1999, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan ke-9, Putra Abardin
Mauna Boer, 2003, Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung
Phartiana I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar maju, Bandung
Situni F. A. Whisnu, 1989, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Sunday, July 10, 2011

Analisis Anggaran dan Realisasi Penjualan (Sampel Laporan Akhir bag 1)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam situasi ekonomi dewasa ini, keadaan perekonomian Indonesia sedang mengalami perubahan kearah yang lebih baik, maka peran pengusaha menjadi penting dalam rangka mendongkrak kembali perekonomian, pengusaha dituntut untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya agar tujutan dapat tercapai dan terkendali. Dengan tercapainya tujuan maka perusahaan berperan aktif dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi.
Perusahaan adalah organisasi yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan dalam menjaga dan mengembangkan kelangsungan usahanya serta mendapat laba yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah anggaran oleh perusahaan.
Budgeting atau penganggaran merupakan salah satu bentuk perencanaan aktivitas perusahaan di masa yang akan datang dengan tujuan kesinambungan perusahaan serta hasil usaha yang diharapkan yaitu berupa laba. Penganggaran ini mencakup seluruh bidang dalam perusahaan seperti bidang penjualan, pengadaan produksi, keuangan dan pemasaran.
Dalam upaya pencapaian laba bagi suatu perusahaan, salah satu aktifitas yang memegang peranan penting adalah penjualan, karena dengan adanya transaksi penjualan, perusahaan akan memperoleh sumber pendapatan yang diharapkan mampu membiayai segalah kebutuhan operasional perusahaan. Untuk dapat melaksanakan aktifitas penjualan dengan baik maka diperlukan perencanaan dan pengendalian penjualan yang baik pula. Perencanaan dan pengendalian adalah dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena perencanaan tanpa pengendalian akan menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal, dan pengendalian tanpa perencanaan akan sia-sia karena tidak ada target yang jelas yang ingin dicapai sehingga tidak jelas apa yang harus dikendalikan.
Perencanaan dan pengendalian atas penjualan dilakukan dengan sasaran untuk mencapai target penjualan yang diinginkan sehingga manajemen dapat memperkirakan laba yang diperoleh dalam satu periode tertentu. Salah satu alat yang digunakan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian adalah dengan melakukan perhitungan yang akurat terhadap anggaran (budget) penjualan karena dalam pelaksanaannya penganggaran penjualan bersifat dinamis, oleh karena itu sangat diperlukan suatu perhitungan yang komprehensif serta memerlukan tingkat analisa semuanya itu didasarkan pada pengalaman sebelumnya.
Pengertian anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang didalamnya meliputi tentang jenis (kualitas) barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, jumlah (kuantitas) barang yang akan dijual, waktu penjualan serta tempat (daerah) penjualan.
Rencana diperlukan oleh perusahaan sebagai alat pengkoordinasian kegiatan dari seluruh bagian yang ada di perusahaan. Kegiatan-kegiatan seluruh bagian perusahaan akan saling menunjang dan bahu-membahu apabila terdapat perencanaan agar dapat bersama-sama menuju sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa adanya rencana, akan sangat sulit terdapat koordinasi kerja sama diantara masing-masing bagian perusahaan dan akan sangat menganggu kelancaran jalannya perusahaan. Anggaran sangat penting bagi perusahaan sebagai langkah awal agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Anggaran bermanfaat dalam meningkatkan proses perencanaan dan pengendalian. Anggaran bermanfaat dalam proses perencanaan karena dapat mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas organisasi. Anggaran bermanfaat dalam proses pengendalian yaitu menciptakan suatu basis untuk mengevaluasi kinerja.
Tujuan perhitungan suatu anggaran adalah memaksimalkan seluruh bagian yang ada dalam suatu perusahaan tersebut yang idealnya dapat memperkecil biaya yang harus dikeluarkan dan memaksimalkan laba kotor dari kombinasi produksi. Anggaran harus terkoordinasi, jelas dan komprehensif. Perhitungan pada suatu anggaran harus didasarka pada hasil yang diperoleh dari tahun atau periode sebelumnya.
PT. ................ Cabang ....... merupakan salah satu perusahaan dagang yang bergerak dibidang penjualan. Dalam perusahaan tersebut anggaran sangatlah dubutuhkan agar aktivitas-aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat terkendali laba yang diharapkan yang akan tercapai. Tidak dipungkiri bahwa penjualan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan PT. ............. Cabang ........ dalam memperoleh laba. Sumber utama uang kas dari suatu perusahaan berasal dari penjualan, untuk itu diperlukan adanya suatu pengukuran terhadap penjualan. Salah satu alat pengukuran terhadap penjualan dari suatu pusat pertanggung jawaban adalah anggaran perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan laporan akhir ini penulis tertarik untuk menganalisa mengenai “Analisis Anggaran dan Realisasi Penjualan pada PT. ................ Cabang .............”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu: Bagaimana Perhitungan Anggaran Penjualan dan Realisasinya pada PT. .............. Cabang .............?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan
Pembahasan ini dibatasi hanya pada penganalisisan terhadap perhitungan Anggaran Penjualan dan realisasinya pada PT. ............... Cabang .......... selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.4.1 Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penulisan ini yaitu :
1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan anggaran penjualan pada PT. .............. Cabang .......
2. Untuk membandingkan antara anggaran penjualan dengan realisasinya apakah sudah menggunakan metode perhitungan anggaran yang benar pada PT. ................. Cabang .......

1.4.2 Manfaat Penulisan
Manfaat yang penulis harapkan dalam penyusunan laporan akhir ini adalah:
1. Sebagai bahan masukan untuk PT. .............. Cabang ............. dalam penyusunan dan pelaksanaan pelaporan anggaran penjualan perusahaan serta proses pengendalian anggaran penjualan untuk menghindari adanya penyimpangan dimasa yang akan datang sehingga tujuan dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.
2. Sebagai referensi dalam penyusunan Laporan Akhir dimasa yang akan datang bagi mahasiswa tahun berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan
Tujuan dari sistematika penulisan laporan akhir adalah untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar dan menjelaskan tentang laporan akhir ini, sehingga dapat menggambarkan hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Laporan akhir ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini penulis menguraikan tentang berbagai hal yang penting dalam pembuatan laporan akhir ini, yang meliputi latar belakang pemilihan judul, batasan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini penulis memaparkan landasan teori yang melandasi analisa yang akan dilakukan dalam pembuatan laporan akhir ini, antara lain pengertian anggaran, manfaat anggaran, faktor dan pertimbangan dalam anggaran, jenis-jenis anggaran, penyusunan anggaran, metode penyusunan anggaran, pengertian anggaran penjualan, analisa penyimpangan anggaran penjualan.
BAB III : TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan umum perusahaan PT. ................. Cabang ............., antara lain mengenai sejarah singkat berdirinya perusahaan PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Sekayu, visi misi perusahaan, peraturan dan kebijakan perusahaan, deskripsi perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas dan prosedur penyusunan anggaran.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan membahas dan menganalisis anggaran penjualan dengan melakukan perhitungan anggaran penjualan, dan analisis varians anggaran penjualan agar penyimpangan dapat diminimalisir dan target penjualan yang realistis.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN
Setelah diadakan penganalisaan dalam BAB IV maka akan dibuat simpulan dari penulis tentang permasalahan pada PT. ................. Cabang ................ yang belum menggunakan metode serta kebijakan dari pimpinan perusahaan dan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi kemajuan PT. ............... Cabang ..........