Saturday, July 16, 2011

SISTEM KETERBUKAAN DAN KEADILAN

A. PENGERTIAN DAN PENTINGNYA KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Pengertian Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

a. Makna Keterbukaan Dan Penerapan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan baik oleh pihak dalam maupun pihak luar dari suatu institusi atau lembaga. Terkait dengan kehidupan bangsa dan Negara adalah masalah pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, diktator, dan absolut cenderung bersifat tertutup atau tidak transparan.

Pengertian keterbukaan dalam pemerintahan diterangkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebes KKN pasal 3 ayat 3. Dalam pasal 3 ayat 3 UU No. 28 1999 disebutkan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Rakyat menghendaki adanya pemerintahan yang mengandung unsur:

1. Managemen terbuka
2. Perlindungan HAM
3. Tidak diskriminatif/memihak
4. Kepastian hokum
5. Keadilan dan pemerataan




Adapun, pemerintahan yang menganut keterbukaan dalam pelaksanaanya meliputi aspek-aspek kehidupan seperti berikut.

1. Ideologi dan Politik
Ideologi adalah pandangan terhadap nilai-nilai yang dianggap benar sehingga, dalam hal ini ada pergeseran pengertian pancasila sebagai ideologi terbuka tidak lagi bersifat sakral atau tertutup terhadap perubahan atau penafsiran baru, tapi bersifat dinamis terhadap nilai baru.

2. Bidang Pemerintahan
Penyelenggaraan Negara yang bersih adalah penyelenggaraan yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan Negara dan bebas dari praktek KKN. Asas-asas umum pemerintahan yang baik(AUPB) tersebut diatur dalam pasal 3 dan penjelasannya sebagai berikut:
a. Asas kepastian hukum
b. Asas tertib penyelenggaraan Negara
c. Asas kepentingan umum
d. Asas ketrebukaan
e. Asas profesionalitas
f. Asas akuntabilitas

Adapun pelaksanaan reformasi dan keterbukaan terhadap lembaga kepresidenan adalah untuk mencegah adanya praktek KKN dan kecenderungan pemerintahan absolute atau otoriter karena kekuasaan presiden yang meliputi berbagai lembaga Negara dan mandataris MPR.

3. Bidang Hukum
Di bidang hukum, era reformasi menciptakan keterbukaan penafsiran hukum dasar (UUD 1945) melalui amendemen UUD 1945 sebanyak 4 kali oleh MPR, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Adanya tumpang tindih kewenangan lembaga Negara dan kuatnya kedudukan presiden dari DPR mensyaratkan reformasi hukum dalam upaya meletakkan dasar rakyat sebagai yang terdaulat.

b. Makna Keadilan Dan Penerapannya Dalam Kehidupan

Keadilan diartikan sebagai tindakan yang tidak sewenang-wenang dan berdasarkan kaidah hokum yaitu tidak memihak dan memperlakukan sama setiap orang serta memberikan apa yang menjadi haknya secara proporsional.
Keadilan secara definitive adalah sebagai berikut
1. Keadilan mengandung unsur keadilan komutatif
2. Keadilan meliputi 2 macam yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural
3. Keadilan berdasarkan keadilan yang disepakati
4. Keadilan adalah tindakan berdasarkan hokum yang berlaku

Unsur-unsur keadilan yaitu
1. Berdasarkan hokum
2. Kedudukan setiap warganegara sama
3. Tidak memihak
4. Mengakui hak orang lain

Adapun yang perlu dikaji yaitu aspek kehidupan sebagai berikut.
1. Bidang hokum
2. Bidang ekonomi
3. Bidang pendidikan
4. Bidang kesehatan

2. Pentingnya Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

a. Latar belakang sosial budaya
b. Bentuk keterbukaan dan jaminan keadilan
Adapun langkah reformasi itu mencakup seluruh aspek kehidupan kenegaraan seperti hal-hal seperti berikut.
1. Pemilu langsung
2. Amendemen UUD 1945
3. Otonomi daerah

B. DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN

1. Pemerintahan yang tidak transparan
Menurut Poerwodarminto dalam KBBI , penyelenggaraan adalah suatu proses atau menyelenggarakan sesuatu. Pemerintahan dapat berarti proses. Cara atau perbuatan memerintah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan masyarakat dan kepentingan Negara.




2. Bentuk-bentuk pemerintahan yang cenderung tidak transparan
Adapun beberapa bentuk pemerintahan yang cenderung untuk dapat melahirkan pemerintahan tertutup yaitu sebagai berikut.
a. Monarki absolute
b. Tirani
c. Otokrasi
d. Oligarki
e. Dictator

3. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
a. Karakteristik Pemerintahan Tidak Transparan (Tertutup)
Yaitu konstitusi maka secara umum semua memang tidak akan bias membedakan pemerintahan suatu Negara adalah tertutup.
Secara praktik, perilaku dan kebijakan pemerintah cenderung bersifat otoriter dan dictator. Adapun secara definitive karakter pemerintahan tertutup adalah sebagai berikut.

1. Budaya politik secara personal dan kelembagaan Negara cenderung elitis dan ekslusif
2. Kekuasaan ekonomi terpuasat pada golongan elite politik.
3. Penyelesaian politik cenderung secara kekerasan.
4. Kebijakan politik pemerintahan cenderung bersifat mendikte.
5. Pengadilan tidak bebas dan bersifat memihak.
6. Kegiatan organisasi politik dibatasi.
7. Kebebasan pers sangat dikebiri.
8. Pengambilan kebijakan Negara cenderung sentralistik atau top down.

b. Pemerintahan Tertutup Dan Akibatnya
1. Bidang Politik
Dalam bidang ini, kondisi politik secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.
a. Pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental dengan corak paternalistic dan kultur neopeodalistiknya sangat kuat masuk dalam tatanan kehidupan politik yang dibangun.
b. Kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden dan tertutup dibawah kontrol lembaga kepresidenan.
c. Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan kebijakan.



2. Bidang Ekonomi
Penyelenggaraan perekonomian ditentukan secara monopolistik yang artinya dilaksanakan oleh sekelompok orang pengusaha dan untuk kepentingannya. Praktek menyimpang atau kebijakan yang keliru yaitu sebagai berikut.
a. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yang terdapat pada timbulnya kesenjangan sosial.
b. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh jiwa nasionalisme dan kewirausahaan sejati.
c. Pemerintahan tidak mengambil berbagai langkah konkrit dan jelas untuk mengatasi jatuhnya nilai tukar rupiah ampai ketingkat terendah.
d. Sistem perbankan tidak mandiri karena interpensi pemerintahan terhadap bank sentral terlalu kuat sehingga melemahkan ekonomi nasional.

3. Bidang Agama Dan Sosial Budaya
Kondisi kehidupan beragama dan social budaya di masa orde baru khususnya setelah terjadi krisis ekonomi dapat disebutkan sebagai berikut.
a. Kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME
b. Krisis ekonomi membalikan situasi yang semula penduduk miskin sudah dapat dikurangi dan pendapatan perkapita dapat ditingkatkan.
c. Kondisi kehidupan social ekonomi rakyat memprihatinkan
d. Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan, bahkan cenderung menurun.
e. Kelimpangan, kecemburuan, ketegangan dan penyakit sosial lainnya makin menggejala, disamping berkurangnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat.

4. Bidang Hukum
Penyelenggaraan pemerintahan tertutup diberbagai bidang juga berdampak pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut.
a. Penyelengggaraan pemerintahan dibidang politik yang pada hakikatnya didominasi oleh presiden, golkar, dan abri telah tertutup dari unsure masyarakat lain sehingga masyarakat merasa aspirasinya tidak dapat disalurkan dengan baik.
b. Sementara itu, penyelenggaraan perekonomian yang ditentukan oleh sekelompok elite pengusaha di bawah komando presiden dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan kesempatan dengan kepandaian melobby pengusaha, mereka mendapatkan fasilitas dan kemudahan.
c. Soko guru perekonomian bergeser, bukan terletak di tangan koperasi yang pada hakekatnya seluruh rakyat, melainkan berada ditangan konglomerat tersebut.
d. Penyelenggaraan di bidang hokum yang dinilai oleh masyarakat kebanyakan, banyak berpihak pada pihak yang kuat.

C. SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Sikap Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Berdasarkan pengalaman sejarah sikap tidak terbuka banyak merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok inilah yang pada hakikatnya banyak tahu masalah kebijakan berikut sebagai kemungkinan yang akan terjadi. Di antara mereka sering bersaing krang sehat, muncul kecemburuan, prasangka buruk bahkan yang lebih merugikan lagi adalah tidak saling mendukung atau saling menjatuhkan. Sementara itu ada berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak diberbagai bidang, khususnya yang menyoroti masyarakat korupsi di Indonesia seperti Indonesian corruption watch(ICW).

2. Perilaku Menjamin Keadilan Dalam Kehidupan
Contoh lain dibidang politik adalah setelah diberlakukannya UU tentang partai politik dan pemilu yang di dalamnya menjamin keadilan bagi WNI di bidang politik termasuk di dalamnya mendirikan parpol. Maka, setiap orang Indonesia dapat menerima dan melaksanakan dengan baik, bukan setiap saat melakukan demo menentang apa yang telah diputuskan oleh KPU.

3. Berpartisipasi Dalam Upaya Peningkatan Jaminan Keadilan
Agar upaya peningkatan jaminan keadilan dapat terwujud dengan baik, sebagai warga Negara yang baik suadah seharusnya turut berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya tersebut. Hal ini dapat dilakukan sesuai bidang tugas dan kemampuan masing-masing.

Monday, July 11, 2011

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum Internasional
Pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan ini adalah hukum internasional publik, karena dalam penerapannya, hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu: hukum internasional publik dan hukum perdata internasional.
Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yang bukan bersifat perdata.
Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara, dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berbeda. (Kusumaatmadja, 1999; 1)
Awalnya, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi dari hukum internasional, antara lain yang dikemukakan oleh Grotius dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis (Perihal Perang dan Damai). Menurutnya “hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya ”.
Sedang menurut Akehurst : “hukum internasional adalah sistem hukum yang di bentuk dari hubungan antara negara-negara”
Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu, termasuk Grotius atau Akehurst, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.
Salah satu definisi yang lebih lengkap yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Cheny Hyde :
“ hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta yang juga mencakup :

a. organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara ; dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu-individu ;

b. peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (non-state entities) sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional” (Phartiana, 2003; 4)

Sejalan dengan definisi yang dikeluarkan Hyde, Mochtar Kusumaatmadja mengartikan ’’hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain’’. (Kusumaatmadja, 1999; 2)
Berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subyek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subyek atau pelaku, serta hal-hal atau obyek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya.
Sedangkan mengenai subyek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subyek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya.


B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional

Hukum internasional sebenarnya sudah sejak lama dikenal eksisitensinya, yaitu pada zaman Romawi Kuno. Orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis hukum, yaitu Ius Ceville dan Ius Gentium, Ius Ceville adalah hukum nasional yang berlaku bagi masyarakat Romawi, dimanapun mereka berada, sedangkan Ius Gentium adalah hukum yang diterapkan bagi orang asing, yang bukan berkebangsaan Romawi.
Dalam perkembangannya, Ius Gentium berubah menjadi Ius Inter Gentium yang lebih dikenal juga dengan Volkenrecth (Jerman), Droit de Gens (Perancis) dan kemudian juga dikenal sebagai Law of Nations (Inggris). (Kusumaatmadja, 1999 ; 4)
Sesungguhnya, hukum internasional modern mulai berkembang pesat pada abad XVI, yaitu sejak ditandatanganinya Perjanjian Westphalia 1648, yang mengakhiri perang 30 tahun (thirty years war) di Eropa. Sejak saat itulah, mulai muncul negara-negara yang bercirikan kebangsaan, kewilayahan atau territorial, kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat. Dalam kondisi semacam inilah sangat dimungkinkan tumbuh dan berkembangnya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional. (Phartiana, 2003 ; 41)
Perkembangan hukum internasional modern ini, juga dipengaruhi oleh karya-karya tokoh kenamaan Eropa, yang terbagi menjadi dua aliran utama, yaitu golongan Naturalis dan golongan Positivis.
Menurut golongan Naturalis, prinsip-prinsip hukum dalam semua sistem hukum bukan berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal, sepanjang masa dan yang dapat ditemui oleh akal sehat. Hukum harus dicari, dan bukan dibuat. Golongan Naturalis mendasarkan prinsip-prinsip atas dasar hukum alam yang bersumber dari ajaran Tuhan. Tokoh terkemuka dari golongan ini adalah Hugo de Groot atau Grotius, Fransisco de Vittoria, Fransisco Suarez dan Alberico Gentillis. (Mauna, 2003 ; 6)
Sementara itu, menurut golongan Positivis, hukum yang mengatur hubungan antar negara adalah prinsip-prinsip yang dibuat oleh negara-negara dan atas kemauan mereka sendiri. Dasar hukum internasional adalah kesepakatan bersama antara negara-negara yang diwujudkan dalam perjanjian-perjanjian dan kebiasaan-kebiasaan internasional. Seperti yang dinyatakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya Du Contract Social, La loi c’est l’expression de la Volonte Generale, bahwa hukum adalah pernyataan kehendak bersama. Tokoh lain yang menganut aliran Positivis ini, antara lain Cornelius van Bynkershoek, Prof. Ricard Zouche dan Emerich de Vattel
Pada abad XIX, hukum internasional berkembang dengan cepat, karena adanya faktor-faktor penunjang, antara lain : (1) Setelah Kongres Wina 1815, negara-negara Eropa berjanji untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam hubungannya satu sama lain, (2). Banyak dibuatnya perjanjian-perjanjian (law-making treaties) di bidang perang, netralitas, peradilan dan arbitrase, (3). Berkembangnya perundingan-perundingan multilateral yang juga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru.
Di abad XX, hukum internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut: (1). Banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi dan meningkatnya hubungan antar negara, (2). Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerjasama antar negara di berbagai bidang, (3). Banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional maupun bersifat global, (4). Bermunculannya organisasi-organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai organ subsidernya, serta Badan-badan Khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang. (Mauna, 2003; 7)

C. Sumber-sumber Hukum Internasional

Pada azasnya, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu: sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari pembuatan hukum itu sendiri.
Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. Dalam bentuk atau wujud apa sajakah hukum itu tampak dan berlaku. Dalam bentuk atau wujud inilah dapat ditemukan hukum yang mengatur suatu masalah tertentu.

Sumber hukum internasional dapat diartikan sebagai:
1. dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional;
2. metode penciptaan hukum internasional;
3. tempat diketemukannya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan

pada suatu persoalan konkrit. (Burhan Tsani, 1990; 14)
Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:

1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional (international custom);

3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab;

4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan. (Phartiana, 2003; 197)

D. Subyek Hukum Internasional

Subyek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal mula, dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional
Dewasa ini subjek-subjek hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, adalah:

1. Negara
Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah:
a. penduduk yang tetap;
b. wilayah tertentu;
c. pemerintahan;
d. kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

1. Organisasi Internasional
Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Couloumbis dan James H. Wolfe :
a. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa Bangsa ;
b. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah World Bank, UNESCO, International Monetary Fund, International Labor Organization, dan lain-lain;
c. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: Association of South East Asian Nation (ASEAN), Europe Union.


1. Palang Merah Internasional

Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dari negar-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123)

1. Tahta Suci Vatikan
Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katholik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara. (Phartiana, 2003, 125)

1. Kaum Pemberontak / Beligerensi (belligerent)
Kaum belligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil oleh adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional

1. Individu
Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subyek hukum internasional yang mandiri.
7. Perusahaan Multinasional
Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional. Eksistensinya dewasa ini, memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi. Di beberapa tempat, negara-negara dan organisasi internasional mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional, yang tentu saja berpengaruh terhadap eksistensi, struktur substansi dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri.


E. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Ada dua teori yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu: teori Dualisme dan teori Monisme.
Menurut teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional, merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Kalau ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara.
Sedangkan menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. (Burhan Tsani, 1990; 26)

F. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai.

Ketentuan hukum internasional telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara. Keharusan ini seperti tercantum pada Pasal 1 Konvensi mengenai Penyelesaian Sengketa-Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan oleh pasal 2 ayat (3) Piagan Perserikatan bangsa-Bangsa dan selanjutnya oleh Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara. Deklarasi tersebut meminta agar “semua negara menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai sedemikian rupa agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu”.
Penyelesaian sengketa secara damai dibedakan menjadi: penyelesaian melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Yang akan dibahas pada kesemapatan kali ini hanyalah penyelesaian perkara melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh melalui:

1. Arbitrase Internasional

Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak, yang memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Arbitrase adalah merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Hal-hal yang penting dalam arbitrase adalah :
(1). Perlunya persetujuan para pihak dalam setiap tahap proses arbitrase, dan
(2). Sengketa diselesaikan atas dasar menghormati hukum. (Burhan Tsani, 1990; 211)
Secara esensial, arbitrase merupakan prosedur konsensus, karenanya persetujuan para pihaklah yang mengatur pengadilan arbitrase.
Arbitrase terdiri dari seorang arbitrator atau komisi bersama antar anggota-anggota yang ditunjuk oleh para pihak atau dan komisi campuran, yang terdiri dari orang-orang yang diajukan oleh para pihak dan anggota tambahan yang dipilih dengan cara lain.

Pengadilan arbitrase dilaksanakan oleh suatu “panel hakim” atau arbitrator yang dibentuk atas dasar persetujuan khusus para pihak, atau dengan perjanjian arbitrase yang telah ada. Persetujuan arbitrase tersebut dikenal dengan compromis (kompromi) yang memuat:
1. persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase;
2. metode pemilihan panel arbitrase;
3. waktu dan tempat hearing (dengar pendapat);
4. batas-batas fakta yang harus dipertimbangkan, dan;
5. prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk mencapai suatu kesepakatan. (Burhan Tsani, 1990, 214)

Masyarakat internasional sudah menyediakan beberapa institusi arbitrase internasional, antara lain:
1. Pengadilan Arbitrase Kamar Dagang Internasional (Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce) yang didirikan di Paris, tahun 1919;
2. Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional (International Centre for Settlement of Investment Disputes) yang berkedudukan di Washington DC;
3. Pusat Arbitrase Dagang Regional untuk Asia (Regional Centre for Commercial Arbitration), berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia;
4. Pusat Arbitrase Dagang Regional untuk Afrika (Regional Centre for Commercial Arbitration), berkedudukan di Kairo, Mesir. (Burhan Tsani; 216)
1. Pengadilan Internasional

Pada permulaan abad XX, Liga Bangsa-Bangsa mendorong masyarakat internasional untuk membentuk suatu badan peradilan yang bersifat permanent, yaitu mulai dari komposisi, organisasi, wewenang dan tata kerjanya sudah dibuat sebelumnya dan bebas dari kehendak negara-negara yang bersengketa.
Pasal 14 Liga Bangsa-Bangsa menugaskan Dewan untuk menyiapkan sebuah institusi Mahkamah Permanen Internasional. Namun, walaupun didirikan oleh Liga Bangsa-Bangsa, Mahkamah Permanen Internasional, bukanlah organ dari Organisasi Internasional tersebut. Hingga pada tahun 1945, setelah berakhirnya Perang Dunia II, maka negara-negara di dunia mengadakan konferensi di San Fransisco untuk membentuk Mahkamah Internasional yang baru. Di San Fransisco inilah, kemudian dirumuskan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional.
Menurut Pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan bahwa Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun sesungguhnya, pendirian Mahkamah Internasional yang baru ini, pada dasarnya hanyalah merupakan kelanjutan dari Mahkamah Internasional yang lama, karena banyak nomor-nomor dan pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan secara signifikan
Secara umum, Mahkamah Internasional mempunyai kewenangan untuk:

1. melaksanakan “Contentious Jurisdiction”, yaitu yurisdiksi atas perkara biasa, yang didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa;
2. memberikan “Advisory Opinion”, yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasehat. Advisory Opinion tidaklah memiliki sifat mengikat bagi yang meminta, namun biasanya diberlakukan sebagai “Compulsory Ruling”, yaitu keputusan wajib yang mempunyai kuasa persuasive kuat (Burhan Tsani, 1990; 217)

Sedangkan, menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:
1. Perjanjian internasional (international conventions), baik yang bersifat umum, maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional (international custom);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (general principles of law) yang diakui oleh negara-negara beradab;
4. Keputusan pengadilan (judicial decision) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.

Mahkamah Internasional juga sebenarnya bisa mengajukan keputusan ex aequo et bono, yaitu didasarkan pada keadilan dan kebaikan, dan bukan berdasarkan hukum, namun hal ini bisa dilakukan jika ada kesepakatan antar negara-negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasional sifatnya final, tidak dapat banding dan hanya mengikat para pihak. Keputusan juga diambil atas dasar suara mayoritas.
Yang dapat menjadi pihak hanyalah negara, namun semua jenis sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.
Masalah pengajuan sengketa bisa dilakukan oleh salah satu pihak secara unilateral, namun kemudian harus ada persetujuan dari pihak yang lain. Jika tidak ada persetujuan, maka perkara akan di hapus dari daftar Mahkamah Internasional, karena Mahkamah Internasional tidak akan memutus perkara secara in-absensia (tidak hadirnya para pihak).
G. Peradilan-Peradilan Lainnya di Bawah Kerangka Perserikatan Bangsa-bangsa
1. Mahkamah Pidana Internasional (International Court of Justice/ICJ)

Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak pembentukannya telah memainkan peranan penting dalam bidang hukum inetrnasional sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dunia.
Selain Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, saat ini Perserikatan Bangsa-bangsa juga sedang berupaya untuk menyelesaikan “hukum acara” bagi berfungsinya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), yang statuta pembentukannya telah disahkan melalui Konferensi Internasional di Roma, Italia, pada bulan Juni 1998. Statuta tersebut akan berlaku, jika telah disahkan oleh 60 negara.
Berbeda dengan Mahkamah Internasional, yurisdiksi (kewenangan hukum) Mahkamah Pidana Internasional ini, adalah di bidang hukum pidana internasional yang akan mengadili individu yang melanggar Hak Asasi Manusia dan kejahatan perang, genosida (pemusnahan ras), kejahatan humaniter (kemanusiaan) serta agresi.
Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara otomatis terikat dengan yurisdiksi Mahkamah ini, tetapi harus melalui pernyataan mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Pidana Internasional. (Mauna, 2003; 263)

2. Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY)

Melalui Resolusi Dewan Keamanan Nomor 827, tanggal 25 Mei 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, yang bertempat di Den Haag, Belanda. Tugas Mahkamah ini adalah untuk mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi di negara bekas Yugoslavia. Semenjak Mahkamah ini dibentuk, sudah 84 orang yang dituduh melakukan pelanggaran berat dan 20 diantaranya telah ditahan.
Pada tanggal 27 Mei 1999, tuduhan juga dikeluarkan terhadap pemimpin-pemimpin terkenal, seperti Slobodan Milosevic (Presiden Republik Federal Yugoslavia), Milan Milutinovic (Presiden Serbia), yang dituduh telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar hukum perang. (Mauna, 2003; 264)


3. Mahkamah Kriminal untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda)
Mahkamah ini bertempat di Arusha, Tanzania dan didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 955, tanggal 8 November 1994. tugas Mahkamah ini adalah untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kejahatan pembunuhan missal sekitar 800.000 orang Rwanda, terutama dari suku Tutsi. Mahkamah mulai menjatuhkan hukuman pada tahun 1998 terhadap Jean-Paul Akayesu, mantan Walikota Taba, dan juga Clement Kayishema dan Obed Ruzindana yang telah dituduh melakukan pemusnahan ras (genosida) . Mahkamah mengungkap bahwa bahwa pembunuhan massal tersebut mempunyai tujuan khusus, yaitu pemusnahan orang-orang Tutsi, sebagai sebuah kelompok suku, pada tahun 1994.
Walaupun tugas dari Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Mahkamah Kriminal untuk Rwanda belum selesai, namun Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah menyiapkan pembentukan mahkamah- untuk Kamboja untuk mengadili para penjahat perang di zaman pemerintahan Pol Pot dan Khmer Merah, antara tahun 1975 sampai dengan 1979 yang telah membunuh sekitar 1.700.000 orang.
Jika diperkirakan bahwa tugas Mahkamah Peradilan Yugoslavia dan Rwanda telah menyelesaikan tugas mereka, maka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengeluarkan resolusi untuk membubarkan kedua Mahkamah tersebut, yang sebagaimana diketahui memiliki sifat ad hoc (sementara). (Mauna, 2003; 265)


REFERENSI
Ardiwisastra Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional, Bunga Rampai, Alumni, Bandung
Brownlie Ian, 1999, Principles of Public International Law, Fourth Edition, Clarendon Press, Oxford
Burhantsani, Muhammad, 1990; Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta : Penerbit Liberty.
Kusamaatmadja Mochtar, 1999, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan ke-9, Putra Abardin
Mauna Boer, 2003, Hukum Internasional; Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung
Phartiana I Wayan, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Mandar maju, Bandung
Situni F. A. Whisnu, 1989, Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Sunday, July 10, 2011

Analisis Anggaran dan Realisasi Penjualan (Sampel Laporan Akhir bag 1)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam situasi ekonomi dewasa ini, keadaan perekonomian Indonesia sedang mengalami perubahan kearah yang lebih baik, maka peran pengusaha menjadi penting dalam rangka mendongkrak kembali perekonomian, pengusaha dituntut untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya agar tujutan dapat tercapai dan terkendali. Dengan tercapainya tujuan maka perusahaan berperan aktif dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi.
Perusahaan adalah organisasi yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan dalam menjaga dan mengembangkan kelangsungan usahanya serta mendapat laba yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah anggaran oleh perusahaan.
Budgeting atau penganggaran merupakan salah satu bentuk perencanaan aktivitas perusahaan di masa yang akan datang dengan tujuan kesinambungan perusahaan serta hasil usaha yang diharapkan yaitu berupa laba. Penganggaran ini mencakup seluruh bidang dalam perusahaan seperti bidang penjualan, pengadaan produksi, keuangan dan pemasaran.
Dalam upaya pencapaian laba bagi suatu perusahaan, salah satu aktifitas yang memegang peranan penting adalah penjualan, karena dengan adanya transaksi penjualan, perusahaan akan memperoleh sumber pendapatan yang diharapkan mampu membiayai segalah kebutuhan operasional perusahaan. Untuk dapat melaksanakan aktifitas penjualan dengan baik maka diperlukan perencanaan dan pengendalian penjualan yang baik pula. Perencanaan dan pengendalian adalah dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena perencanaan tanpa pengendalian akan menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal, dan pengendalian tanpa perencanaan akan sia-sia karena tidak ada target yang jelas yang ingin dicapai sehingga tidak jelas apa yang harus dikendalikan.
Perencanaan dan pengendalian atas penjualan dilakukan dengan sasaran untuk mencapai target penjualan yang diinginkan sehingga manajemen dapat memperkirakan laba yang diperoleh dalam satu periode tertentu. Salah satu alat yang digunakan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian adalah dengan melakukan perhitungan yang akurat terhadap anggaran (budget) penjualan karena dalam pelaksanaannya penganggaran penjualan bersifat dinamis, oleh karena itu sangat diperlukan suatu perhitungan yang komprehensif serta memerlukan tingkat analisa semuanya itu didasarkan pada pengalaman sebelumnya.
Pengertian anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang didalamnya meliputi tentang jenis (kualitas) barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, jumlah (kuantitas) barang yang akan dijual, waktu penjualan serta tempat (daerah) penjualan.
Rencana diperlukan oleh perusahaan sebagai alat pengkoordinasian kegiatan dari seluruh bagian yang ada di perusahaan. Kegiatan-kegiatan seluruh bagian perusahaan akan saling menunjang dan bahu-membahu apabila terdapat perencanaan agar dapat bersama-sama menuju sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa adanya rencana, akan sangat sulit terdapat koordinasi kerja sama diantara masing-masing bagian perusahaan dan akan sangat menganggu kelancaran jalannya perusahaan. Anggaran sangat penting bagi perusahaan sebagai langkah awal agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Anggaran bermanfaat dalam meningkatkan proses perencanaan dan pengendalian. Anggaran bermanfaat dalam proses perencanaan karena dapat mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas organisasi. Anggaran bermanfaat dalam proses pengendalian yaitu menciptakan suatu basis untuk mengevaluasi kinerja.
Tujuan perhitungan suatu anggaran adalah memaksimalkan seluruh bagian yang ada dalam suatu perusahaan tersebut yang idealnya dapat memperkecil biaya yang harus dikeluarkan dan memaksimalkan laba kotor dari kombinasi produksi. Anggaran harus terkoordinasi, jelas dan komprehensif. Perhitungan pada suatu anggaran harus didasarka pada hasil yang diperoleh dari tahun atau periode sebelumnya.
PT. ................ Cabang ....... merupakan salah satu perusahaan dagang yang bergerak dibidang penjualan. Dalam perusahaan tersebut anggaran sangatlah dubutuhkan agar aktivitas-aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dapat terkendali laba yang diharapkan yang akan tercapai. Tidak dipungkiri bahwa penjualan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan PT. ............. Cabang ........ dalam memperoleh laba. Sumber utama uang kas dari suatu perusahaan berasal dari penjualan, untuk itu diperlukan adanya suatu pengukuran terhadap penjualan. Salah satu alat pengukuran terhadap penjualan dari suatu pusat pertanggung jawaban adalah anggaran perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan laporan akhir ini penulis tertarik untuk menganalisa mengenai “Analisis Anggaran dan Realisasi Penjualan pada PT. ................ Cabang .............”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu: Bagaimana Perhitungan Anggaran Penjualan dan Realisasinya pada PT. .............. Cabang .............?

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan
Pembahasan ini dibatasi hanya pada penganalisisan terhadap perhitungan Anggaran Penjualan dan realisasinya pada PT. ............... Cabang .......... selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan
1.4.1 Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penulisan ini yaitu :
1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan anggaran penjualan pada PT. .............. Cabang .......
2. Untuk membandingkan antara anggaran penjualan dengan realisasinya apakah sudah menggunakan metode perhitungan anggaran yang benar pada PT. ................. Cabang .......

1.4.2 Manfaat Penulisan
Manfaat yang penulis harapkan dalam penyusunan laporan akhir ini adalah:
1. Sebagai bahan masukan untuk PT. .............. Cabang ............. dalam penyusunan dan pelaksanaan pelaporan anggaran penjualan perusahaan serta proses pengendalian anggaran penjualan untuk menghindari adanya penyimpangan dimasa yang akan datang sehingga tujuan dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.
2. Sebagai referensi dalam penyusunan Laporan Akhir dimasa yang akan datang bagi mahasiswa tahun berikutnya.

1.5 Sistematika Penulisan
Tujuan dari sistematika penulisan laporan akhir adalah untuk dapat memberikan gambaran secara garis besar dan menjelaskan tentang laporan akhir ini, sehingga dapat menggambarkan hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Laporan akhir ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini penulis menguraikan tentang berbagai hal yang penting dalam pembuatan laporan akhir ini, yang meliputi latar belakang pemilihan judul, batasan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini penulis memaparkan landasan teori yang melandasi analisa yang akan dilakukan dalam pembuatan laporan akhir ini, antara lain pengertian anggaran, manfaat anggaran, faktor dan pertimbangan dalam anggaran, jenis-jenis anggaran, penyusunan anggaran, metode penyusunan anggaran, pengertian anggaran penjualan, analisa penyimpangan anggaran penjualan.
BAB III : TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan umum perusahaan PT. ................. Cabang ............., antara lain mengenai sejarah singkat berdirinya perusahaan PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang Sekayu, visi misi perusahaan, peraturan dan kebijakan perusahaan, deskripsi perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas dan prosedur penyusunan anggaran.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan membahas dan menganalisis anggaran penjualan dengan melakukan perhitungan anggaran penjualan, dan analisis varians anggaran penjualan agar penyimpangan dapat diminimalisir dan target penjualan yang realistis.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN
Setelah diadakan penganalisaan dalam BAB IV maka akan dibuat simpulan dari penulis tentang permasalahan pada PT. ................. Cabang ................ yang belum menggunakan metode serta kebijakan dari pimpinan perusahaan dan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi kemajuan PT. ............... Cabang ..........

Anggaran dan Penjualan

1 Pengertian Anggaran
Dalam mengelola perusahaan manajemen perlu menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai apabila ditunjang oleh kebijakan-kebijakan yang terarah dan perencanaan matang. Perencanaan merupakan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan dirumuskan untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Perusahaan dalam perencanaan yang digambarkan dalam angka-angka dan ukuran tertentu disebut dengan istilah anggaran.
Anggaran (budget) merupakan alat pengawasan dibidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non laba. Bagi suatu perusahaan, penyusunan anggaran merupakan alat yang dipakai untuk membantu aktivitas kegiatannya agar lebih terarah, misalnya untuk alat perencanaan, alat pengendalian, dan lainnya. Dengan menggunakan data-data anggaran, maka perkembangan perusahaan akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan. Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila dalam organisasi perusahaan tersebut ada dukungan aktif, baik pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah.
Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya penulis akan mengemukakan pendapat para ahli mengenai pengertian anggaran secara umum yaitu:
Menurut Nafarin (2008:11):
Mengatakan bahwa Anggaran (budget) adalah suatu rencana keuangan periode yang disusun berdasarkan periode yang telah disahkan. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Munandar (2000:1):
Mendefinisikan anggaran adalah suatu rencana atau target yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Berdasarkan definisi parah ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa anggaran adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis, dinyatakan dalam satuan ukuran, mencakup jangka waktu tertentu. Anggaran dibuat oleh manajemen perusahaan yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

2 Metode dan Faktor Pertimbangan dalam Penyusunan Anggaran
2.1 Metode Penyusunan Anggaran
Penyusunan anggaran dapat menggunakan berbagai metode, hal ini tergantung pada kondisi dan keinginan menajemen perusahaan yang bersangkutan. Menurut Harahap (2001:83) metode yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
Otoriter atau top down
Dalam metode ini, anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh atasan dan anggaran inipun dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dalam penyusunannya. Metode ini ada baiknya digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan tidak tepat kalaudiserahkan kepada bawahan. Hal ini terjadi dalam perusahaan yang bawahannya tidak memiliki cukup keahlian untuk menyusun anggaran.
Bottom up
Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan. Bawahan diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang ditargetkan pada masa yang akan datang. Metode ini digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses yang lama dan berlarut.
Campuran antara top down dan bottom up
Dalam metode campuran ini, penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi ada pedoman dari atasan atau pimpinan dan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan arahan dari atasan.

2.2 Faktor Pertimbangan dalam Penyusunan Anggaran
Menurut Nafarin (2008:11) menjelaskan bahwa dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
Pengetahuan tentang tujuan dan kebijaksanaan umum perusahaan.
Data-data waktu lalu.
Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
Pengetahuan tentang taktik, strategi persaingan, gerak-gerik pesaing.
Kemungkinan adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah.
Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

Dengan memperhatikan beberapa poin diatas sebagai pertimbangan dalam penyusunan anggaran, maka dapat dihasilkan anggaran yang mendekati kesesuaian dengan realisasinya. Selain itu juga penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan anggaran tersebut dapat diminimalisir.
Lebih lanjut menurut Nafarin (2008:11) dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan pula perilaku pelaksana anggaran dengan cara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Anggaran harus dibuat serealitas dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Anggaran yang dibuat terlalu rendah tidak menggambarkan kedinamisan, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanyalah angan-angan.
Untuk memotivasi manajer pelaksana diperlukan partisipasi manajemen puncak (direksi).
Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tapi justru termotivasi.
Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi lebih dini.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran harus dibuat dengan cermat dan mendekati realitas. Dibutuhkan juga partisipasi dari direksi agar lebih memotivasi manajer pelaksana, dan tidak membuat pelaksana merasa bekerja dibawah tekanan. Terakhir laporan anggaran harus akurat dan tepat waktu.
Menurut Nafarin (2008:12) juga mengemukakan bahwa anggaran yang dibuat akan mengalami kegagalan bila hal-hal berikut ini tidak diperhatikan :
Pembuat anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir kedepan, dan tidak memiliki wawasan yang luas.
Wewenang dalam membuat anggaran tidak jelas.
Tidak didukung oleh masyarakat.
Dana tidak cukup.

Dari beberapa poin di atas diambil kesimpulan bahwa kecermatan dalam penyusunan anggaran, dukungan dari manajer puncak, keadilan, dan keakuratan serta ketepatan waktu merupakan faktot-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran khususnya yang berkaitan dengan perilaku pelaksana anggaran. Selain itu, ketidakcakapan pembuat anggaran, wewenang yang tidak tegas, tidak adanya dukungan dari masyarakat, dan tidak cukupnya dana akan menjadi faktor penyebab kegagalan suatu anggaran sehingga bila salah satu faktor tersebut terjadi maka akan menghambat jalannya pelaksanaan realisasi anggaran nantinya.
Menurut Munandar (2000:10) terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran ( budget), faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu:
Faktor intern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa:
Penjualan tahun-tahun yang lalu.
Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual, syarat pembayara n barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi dan sebagainya.
Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan.
Tenaga kerja yan g dimiliki perusahaan, baik jumlah (kuantitatif) maupun keterampilan dan keahlian (kualitatif).
Modal kerja yang dimiliki perusahaan.
Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, di bidang produksi, di bidang pembelanjaan, di bidang administrasi maupun di bidang personalia.
Faktor ekstern, yaitu , informasi, dan pengalaman yang terdapat diluar perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa:
Keadaan persaingan.
Tingkat pertumbuhan penduduk.
Tingkat penghasilan masyarakat.
Tingkat pendidikan masyarakat.
Tingkat penyebaran penduduk.
Agama, adat-istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan.
Keadaan perekonomian nasional maupun internasional kemajuan teknologi dan sebagainya.

Dalam membuat maupun menyusun suatu anggaran, setidaknya terdapat dua hal secara garis besar yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi data tahun lalu, kebijakan perusahaan mengenai harga, kapasitas produksi, tenaga kerja, modal kerja, fasilitas lainnya, dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan fungsi-fungsi perusahaan. Faktor ekstern antara lain persaingan, pertumbuhan penduduk, penghasilan masyarakat, pendidikan masyarakat, penyebaran penduduk, budaya masyarakat, kebijakan pemerintah, dan keadaan perekonomian. Jika kesemuanya itu telah dipertimbangkan dan sejalan dengan rencana pembuatan anggaran perusahaan, maka pembuatan anggaran dapat berjalan dengan lancar, akurat, efektif, dan efisien.

3 Tujuan, Manfaat dan Kelemahan Anggaran
3.1 Tujuan Anggaran
Tujuan anggaran menurut Nafarin (2008:19) adalah sebagai berikut:
Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana.
Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan.
Merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan.
Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

3.2 Manfaat Anggaran
Manfaat anggaran menurut Nafarin (2008:19) yaitu:
Segalah kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
Dapat memotivasi pegawai.
Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.

Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
Alat pendidikan bagi para manajer.

Manfaat dalam penyusunan anggaran tersebut yaitu, dapat memotivasi pegawai untuk memikirkan masa yang akan datang. Selain itu, anggaran dapat mendorong terjadinya koordinasi antar individu dan bagian untuk dapat berpartisipasi memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin untuk tujuan bersama.

3.3 Kelemahan Anggaran
Selain memiliki banyak manfaat anggaran juga memiliki banyak kelemahan. Kelemahan anggaran menurut Nafarin (2008:20) sebagai berikut:
Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit.
Pihak yang dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

Kelemahan Anggaran menurut Gunawan (2003:53) yaitu:
Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (potensi penjualan, kapasitas produksi dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut.
Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Anggaran hanya suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantinya.
Kondisi yang terjadi tidak seratus persen sama dengan yang diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes.


4 Fungsi Anggaran
Fungsi anggaran sesuai dengan fungsi manajemen, anggaran berfungsi sebagai fungsi perencanaan, fungsi perencanaan, serta fungsi pengawasan. Anggaran sebagai alat perencanaan karena anggaran menggambarkan rencana perusahaan di masa yang akan datang, yang dinyatakan dalam satuan. Sebagai fungsi pelaksanaan, maksudnya pekerjaan harus diotorisasi terlebih dahulu oleh yang berwenang. Anggaran sebagai fungsi pengawasan artinya anggaran digunakan untuk menilai hasil dari palaksanaan pekerjaan. Menurut Munandar (2000:10) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga fungsi, yaitu:
Sebagai pedoman kerja
Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.
Sebagai alat pengkoordinasian kerja
Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.
Sebagai alat pengawasan kerja
Anggaran berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nantinya.

Setelah melihat penjelasan diatas mengenai fungsi anggaran, dapat diketahui bahwa selain digunakan sebagai pedoman kerja, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja dan juga sebagai alat pengawasan kerja. Ketiga fungsi anggaran tersebut saling berkaitan sehingga anggaran yang dibuat dicapai dengan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.
Selanjutnya, menurut Nafarin (2008:28) mengemukakan terdapat tiga fungsi anggaran, sebagai berikut:
Fungsi perencanaan
Arti penting perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang seefisien mungkin. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti, karena anggaran memberikan gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan uang.
Fungsi Pelaksanaan
Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kerja, sebelum pekerjaan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang (terutama dalam hal keuangan). Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan bila ada anggarannya atau tidak menyimpang dari anggaran. Anggaran bertujuan agar pekerjaan dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba).
Fungsi Pengawasan
Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendali (controlling). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara:
Membandingkan realisasi dengan rencana (anggarannya)
Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan).


5 Jenis-Jenis Anggaran
Menurut Nafarin (2008:13) anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa segi berikut ini:
Segi dasar penyusunan
Segi cara penyusunan
Segi jangka waktu
Segi bidang
Kemampuan menyusun
Segi fungsi
Segi penentuan harga pokok produk

Anggaran yang dikelompokkan diatas adalah sebagai berikut:
Segi dasar penyusunannya, anggaran terdiri atas:
Anggaran variabel, anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat interval (kegiatan) yang berbeda. Anggaran variable disebut juga anggaran fleksible.
Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis.
Segi cara penyusunannya, anggaran terdiri dari:
Anggaran produk adalah anggaran yang disusun untuk suatu periode tertentu umumnya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.
Anggaran kontinu adalah anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang telah dibuat.
Segi jangka waktu, anggaran terdiri dari:
Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun.
Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Anggaran jangka panjang ini diperlukan untuk dasar penyusunan anggaran jangka pendek.
Segi bidang, anggaran terdiri dari anggaran anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut “anggaran induk (master budget)”. Anggaran induk merupakan konsolidasi rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek yang biasanya disusun atas dasar tahunan.
Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun laporan laba rugi. Anggaran operasional antara lain terdiri dari:
Anggaran penjualan
Anggaran biaya pabrik yang terdiri dari anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik.
Anggaran beban usaha
Anggaran laporan laba rugi
Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan terdiri dari:
Anggaran kas
Anggaran piutang
Anggaran persediaan
Anggaran utang
Anggaran neraca
Segi kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari:
Anggaran komprehensif adalah rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan secara lengkap.
Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja. Misalnya karena keterbatasan kemampuan, maka yang dapat disusun hanya anggaran operasional.
Segi fungsinya, anggaran terdiri dari:
Anggaran tertentu (apropriasi) adalah anggaran yang dibentuk bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Misalnya anggaran untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Anggaran kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fugsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi (perusahaan).
Segi penentuan harga pokok produk, terdiri atas:
Anggaran tradisional atau disebut pula anggaran konvensional terdiri atas anggaran berdasar fungsional dan anggaran berdasar sifat.
Anggaran berdasar fungsional adalah anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode penghargapokokan penuh (full costing) dan berfungsi untuk menyusun anggaran induk atau anggaran tetap.
Anggaran berdasar sifat adalah anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode penghargapokokan variabel (variable costing) dan berfungsi untuk menyusun anggaran variabel.
Anggaran berdasar kegiatan adalah anggaran yang dibuat dengan menggunakan metode penghargapokokan berdaskan kegiatan dan berfungsi untuk menyusun anggaran variabel dan anggaran induk.
Berdasarkan uraian jenis-jenis anggaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa jenis-jenis anggaran merupakan pengelompokan dari beberapa segi seperti, segi dasar penyusunan, segi cara penyusunan, segi jangka waktu, segi bidang, ke mampuan menyusun , segi fungsi, segi penentuan harga pokok produk.

6 Penjualan

Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan dan dari penjualan juga perusahaan dapat memperoleh laba. Perusahaan akan melakukan pendekatan untuk mengetahui minat suatu produk yang diinginkan masyarakat. Menurut Marwan (1991), “ penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba”. Penjualan menurut Winardi (1982), “penjualan adalah suatu transfer hak atas benda-benda. Untuk melakukan kegiatan penjualan diperlukan orang yang bekerja dibidangnya seperti pelaksanaan dagang, agen, wakil pelayanan dan pemasaran”.

7 Anggaran Penjualan

7.1 Pengertian Anggaran Penjualan

Anggaran penjualan merupakan langkah awal dalam menyiapkan anggaran induk, karena volume penjualan yang diestimasikan mempengaruhi hampir seluruh item-item lainnya dalam anggaran induk. Anggaran penjualan harus menunjukkan total penjualan dalam jumlah maupun nilainya. Total penjualan dapat berupa penjualan impas, target berdasarkan produk, wilayah, konsumen serta pola musiman dari penjualan yang diharapkan. Menurut Nafarin (2008:166) anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu.
Sebelum menyusun anggaran penjualan (sales budget) biasanya membuat forecast (taksiran) untuk penjualan terlebih dahulu. Selain taksiran penjualan menurut Munandar (2000:50), ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan karena dapat berpengaruh terhadap penjualan, yatu:
Faktor-faktor intern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat didalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa:
Penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi kualitas, kuantitas, harga, waktu maupun tempat (daerah) penjualannya.
Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti misalnya tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara (metode) penetapan harga jual dan sebagainya.
Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya diwaktu yang akan datang.
Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya (kuantitif) maupun keterampilan dan keahlian (kualitatif), serta pengembangannya dimasa yang akan datang.
Modal kerja yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan penambahannya diwaktu yang akan datang.
Fasilitas-fasilitas lain yang dimilki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya diwaktu yang akan datang.
Faktor-faktor ekstern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap budget penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa:
Keadaan persaingan di pasar.
Posisi perusahaan dalam persaingan.
Tingkat pertumbuhan penduduk.
Tingkat penghasilan masyarakat.
Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan (demand elasticity), yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun.
Agama, adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat.
Berbagai kebijakan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan.
Keadaan perekonomian nasional maupun internasional.
Kemajuan teknologi, barang-barang subtitusi, selerah konsumen serta kemungkinan perubahannya, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai faktor penting yang berpengaruh terhadap penjualan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum membuat suatu rencana kita harus dapat memperhatikan berbagai pertimbangan yang dapat mempengaruhi taksiran dalam penjualan baik faktor intern maupun ekstern, sehingga hasil perhitungan kuantitatif nantinya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga benar-benar menjadi pedoman kerja bagi perusahaan.

7.2 Target Penjualan

Dalam operasional target adalah tujuan, perjalanan suatu unit usaha tidak akan berjalan dengan baik bila tidak memiliki target yang jelas. Dengan adanya target suatu perusahaan akan menjalankan kegiatan yang realistis dan perusahaan dapat meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan. Merujuk pada (http://scribd.com) cara menyusun target penjualan adalah sebagai berikut:
Target penjualan untuk tiga bulan dan menentukan angka yang diinginkan dicapai selama tiga bulan kedepan. Setelah itu, perusahaan menentukan target bulan pertama dan bulan kedua. Dalam menentukan target haruslah realistis dan tidak boleh membuat target yang tidak mungkin dicapai perusahaan. Target realisitis dicapai dan membutuhkan dukungan dari seluruh pihak.

Kinerja yang berhubungan dengan bonus dan insentif sangat penting untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari tenaga penjual perusahaan. Keuntungan dari sales roles adalah efektitivitas masing-masing penjual dapat diukur dan ditentukan dengan jelas dan sasaran harus ditetapkan untuk memberikan indikasi yang jelas tentang kinerja seperti yang harus dicapai perusahaan. Merujuk pada (http://marketingminefield.co.uk) salah satu aspek dari proses target penjualan yang patut dicatat adalah bahwa staf penjualan perusahaan harus terlibat dalam proses penentuan target yang tepat dan peningkatan kinerja.

7.3 Metode Penaksiran dalam Penyusunan Anggaran Penjualan
Menurut Nafarin (2008:96) taksiran atau ramalan penjualan (sales forecast) adalah:
Merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau dapat mungkin akan terjadi. Teknik taksiran atau ramalan penjualan dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif atau perpaduan antara keduanya.

Taksiran atau ramalan merupakan perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau dapat mungkin akan terjadi. Metode-metode forecast penjualan menurut Munandar (2005:52), adalah sebagai berikut:
Yang bersifat kualitatif, ialah cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapat seseorang. Beberapa cara penaksiran yang bersifat kualitatif ini antara lain:
Pendapat pimpinan bagian perusahaan (excecutive opinion)
Pendapat para petugas penjualan (salesman)
Pendapat lembaga-lembaga penyalur.
Pendapat konsumen (melalui penelitian pasar)
Pendapat para ahli yang dipandang memahami (konsultan)
Yang besifat kuantitatif, ialah cara penaksiran yang menitik beratkan pada perhitungan-perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode statistika. Cara penaksiran yang bersifat kuantitatif ini antara lain:
Cara yang mendasarkan diri pada data historis dari satu variabel saja, yaitu variabel yang akan ditaksir itu sendiri, misalnya:
Metode trend moment (moment method)
Metode trend least-square (least-square method)
Metode kuadratik (parabolic method)
Cara yang mendasarkan diri pada data historis dari variabel yang akan ditaksir serta hubungannya dengan data historis dari variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan variabel yang akan ditaksir tersebut. Cara penaksiran seperti ini adalah sebagai berikut:
Metode regresi tunggal
Metode regresi ganda
Cara penaksiran yang menggunakan metode-metode statistika (trend maupun regresi) yang diterapkan pada berbagai analisa khusus, seperti:
Analisa industri atau analisa market-share
Analisa jenis-jenis produk yang dihasilkan perusahaan.
Analisa pemakai akhir dari produk.

Lebih lanjut menurut Nafarin (2008:96-110) terdapat dua metode dalam membuat ramalan penjualan, yaitu:
Metode kualitatif, ramalan penjualan yang dibuat secara kualitatif dapat menggunakan metode pendapat para tenaga penjualan, metode pendapat para manajer divisi penjualan, metode pendapat eksekutif, metode pendapat para pakar dan metode pendapat survei konsumen.
Metode kuantitatif, ramalan penjualan yang dibuat secara kuantitatif dapat menggunakan analisis lini produk, metode distribusi probabilitas, analisa tren, dan analisis regresi.
Analisis trend garis lurus, meliputi metode sebagai berikut:
,Metode least-square (trend garis lurus)
Rumus yang digunakan adalah:
Y= a + bx

∑Y ∑X
a = b
n n

n ∑XY-(∑X)(∑Y)
b =
n ∑X2 - (∑X)2
keterangan:
Y = variabel terikat
X = variabel bebas
a = nilai konstan
b = koefisien arah regresi
Metode least-square (trend garis lurus) dapat juga dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, dengan syarat ∑X = 0

Y = a + bx

∑Y
a =
n

∑XY
b =
∑X2

Metode moment
Rumus yang digunakan:
Y = a + bx
∑Y = na + b ∑x
∑XY = a ∑x + b ∑x^2
Analisi trend bukan garis lurus
Metode trend parabola kuadrat (garis melengkung)
Y = a + bx + c (x)2
∑Y = na + c ∑x^2
∑x^2y = a ∑x^2 + c ∑x^4
∑xy = b ∑x^2

Dari beberapa metode di atas yang penulis gunakan dalam laporan akhir ini adalah metode kuadrat terkecil, metode moment, dan metode trend garis lengkung.



8 Analisis Varians
Merujuk pada (http://marikuliah.blogspot.com) standar varians menurut Shim (2000:507) beberapa pendekatan utama yang dapat digunakan adalah, “varians yang lebih kecil dari 5% dianggap tidak material (immaterial). Varians sebesar 10% mungkin lebih dapat diterima untuk perusahaan yang menetapkan standar yang ketat dibandingkan varians 25% untuk perusahaan yang menetapkan standar yang longgar ”.
Untuk mengkaji atau menyelidiki penyimpangan agar dapat menentukan penyebabnya, merujuk pada (http://marikuliah.blogspot.com), menurut welsch (2000:507) beberapa pendekatan utama yang dapat digunakan adalah:
Mengadakan pembicaraan dengan manajer dan supervisor pusat pertanggung jawaban yang bersangkutan.
Analisis pekerjaan termasuk arus pekerjaan, koordinasi kegiatan, efektivitas pengawasan, dan hal lain yang mungkin terjadi.
Pengawasan langsung.
Penelitian ditempat oleh manajer lini.
Penelitian oleh kelompok staf ( dengan teliti harus ditentukan tanggung jawabnya).
Audit intern.
Pengkajian khusus.
Analisis penyimpangan.

Dapat disimpulkan bahwa penyimpangan atau varians merupakan selisi dari hasil aktual dengan rencana atau sasaran anggaran yang telah ditetapkan. Setiap penyimpangan yang terjadi harus diteliti dan dianalisis untuk menetukan penyebabnya. Tindakan kolektif dari seorang manajer sangat diperlukan untuk memberikan umpan balik atas analisa tersebut.